Soal PPKN : Keterbukaan dan Keadilan Versi 2
Soal PPKn bab keterbukaan dan keadilan - Materi pada soal PPKN
bab keterbukaan dan keadilan yang ada pada artikel ini antara lain sebagai
berikut :
A.
Keterbukaan
dan Keadilan dalamKehidupan Berbangsa dan Bernegara
1.
Pengertian
Keadilandan Keterbukaan
2.
Arti
Penting Keadilan danKeterbukaan dalam Pemerintahan
B.
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Tidak Transparan
1.
Asas
Penyelenggaraan Negara
2.
Pengertian
Penyelenggara Pemerintahan
3.
Berbagai
Akibat Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Terbuka / Transparan
a.
Bidang
politik
b.
Bidang
lingkungan hidupdan ekonomi
c.
Bidang
keagamaandan sosial budaya
d.
Bidang
keamanandan pertahanan
C.
Upaya
Mewujudkan Keadilandan Keterbukaan di Indonesia
Baca juga :
Jenis
soal yang ada pada soal ini yaitu soal esai atau uraian dan soal pilihan ganda
(multiple choice). Berikut ini soal
bab keterbukaan dan jaminan keadilan
Soal Pilihan Ganda : Keterbukaan dan Keadilan
1.
Untuk
dapat berbuat adil dan terbuka, kita harus mengetahui prinsip-prinsipkeadilan
dan keterbukaan. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip-prinsipkeadilan dan
keterbukaan yaitu ….
a.
mampu
memperlihatkan setiap yang benar itu sebagai kebenaran yang sesungguhnya
b.
selalu
menghormati hak-hak orang lain
c.
mampu
menjauhkan diri dan meluruskan kekeliruan dan kesalahan
d.
selalu
berbuat/bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku
e.
selalu
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap semua orang dalampersoalan yang sama
a.
pemerintahan
yang berkuasa penuh dalam segala bidang kehidupan
b.
penyelenggaraan
pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan,profesional, dan
akuntabel
c.
pemerintahan
yang bisamengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat tanpa diskriminasi
d.
pemerintahan
yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaandemokrasi
e.
pemerintahan
yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat
3.
Negara
Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional yang ditetapkan dalamPembukaan UUD
1945, yaitu pada alinea ....
a.
keempat
b.
kedua
dan keempat
c.
pertama
d.
ketiga
e.
kedua
4.
Di
bawah ini bukan upaya untuk mendukung prinsip kepastian hukum adalah ….
a.
pengawasan
masyarakat yang dilakukan oleh DPR, dunia pers, dan masyarakat umum secara
transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
b.
sistem
hukum yang benar dan adil
c.
pemberdayaan
pranata hukum
d.
pemberdayaan
sumber daya manusia
e.
desentralisasi
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
5.
Contoh
keterbukaan bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa danbernegara
adalah ....
a.
pintu
rumah terbuka bagi siapa saja
b.
mencurigai
orang lain
c.
mendirikan
organisasi politik
d.
menghargai
pendapat orang lain
e.
bersahabat
dengan orang yang menguntungkan
6.
Ada
3 peran dalam pemerintahan yang semuanyasalingtergantungdansaling mengisi,
sehingga dibutuhkan adanya hubungan yang sinergis. Peran-peran tersebutyaitu
....
a.
partai
politik, pemerintah, dan lembaga negara
b.
sektor
negara, sektor swasta, dan masyarakat madani
c.
sektor
negara, lembaga non departemen, dan swasta
d.
sektor
negara, partai politik, dan swasta
e.
pemerintahan,
sektor negara, dan civil society
7.
Upaya
mewujudkan jaminan keadilan di berbagai bidang sangat diperlukan
gunamemperkokoh persatuan dan kesatuan. Berikut yang bukan contoh
upayamewujudkan jaminan keadilan di bidang hukum adalah ….
a.
memberi
hukum yang setimpal terhadap pelanggar hukum
b.
menyediakan
pengacara bagi terdakwa yang tidak mampu
c.
memberi
kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum
d.
mengutamakan
asas praduga tak bersalah
e.
menghargai
hak-hak kaum atau kelompok minoritas
8.
Konsep
keadilan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IImempunyai makna ….
a.
keadilan
bagi pemerintah yang berkuasa
b.
bangsa
Indonesia menghendaki kehidupan yang menjunjung tinggi keadilan
c.
perjuangan
melalui proses panjang
d.
tujuan
nasional mengandung keadilan
e.
keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
9.
Pemerintahan
yang mampu menciptakan hubungan yang sinergis antarnegara,sektor swasta dan
masyarakat adalah pengertian pemerintahan yang baik menurut.....
a.
Modul
sosialisasi AKIP
b.
Bagir
Manan
c.
UNDP
d.
World
Bank
e.
PP
No. 101 Tahun 2000
10.
Hubungan
hukum dengan jaminan keadilan sangat erat, karena hukum ....
a.
sebagai
peraturan yang mengikat
b.
merupakan
ciri sistem pemerintahan RI
c.
alat
untuk menerapkan jaminan keadilan
d.
saling
mempengaruhi dengan keadilan
e.
menyangkut
keadilan moral dan spiritual
11.
Keadilan
yang didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus merupakan definisidari keadilan
….
a.
komutatif
b.
kodrat
alam
c.
perbaikan
d.
distributif
e.
konvensional
12.
Di
bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparanadalah
….
a.
Sistem
informasi politik yang ada tidak terbatas pada penyampaian pesanpesan dari
atas.
b.
Pada
tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif.
c.
Kekuatan
sosial politik yang bersedia bekerja sama hanya mendapatkan simbol kerja sama,
namun tidak diberi kesempatan menentukan jalannya proses pengambilan keputusan.
d.
Sentralisasi
kekuasaan politik dan ekonomi makin terakumulasi di sekitarlapisan elite.
e.
Mekanisme
kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter.
13.
Upaya
mewujudkan jaminan keadilan dalam bidang politik bisa dilakukan dengan....
a.
menghargai
hak-hak kelompok atau kaum minoritas
b.
memberi
hukuman yang sebanding bagi pelanggar hukum
c.
menyantuni
fakir miskin dan anak terlantar
d.
mengutamakan
asas praduga tak bersalah
e.
memberi
subsidi kepada penduduk dan daerah yang tidak mampu
14.
Dalam
bidang sosial budaya upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat dilakukandengan
cara ....
a.
memberikan
santunan terhadap anak yang pandai
b.
memberikan
tunjangan khusus bagi setiap guru
c.
menghargai
hak-hak kaum atau kelompok minoritas
d.
memberikan
kesempatan yang sama setiap daerah untuk mengembangkankebudayaannya
e.
pembangunan
gedung sekolah di daerah terpencil
15.
Di
bawah ini bukan merupakan upaya menumbuhkembangkan sikap keterbukaanantarkomponen
bangsa adalah....
a.
mengadakan
kunjungan antardaerah dan antarbudaya
b.
mengadakan
perjalanan ke wilayah di seluruh Indonesia
c.
membentuk
kelompok atau organisasi lintas budaya
d.
mengadakan
reuni mantan siswa dari suatu sekolah
e.
mengadakan
dialog antar tokoh-tokoh agama
Soal Uraian / Esai : Keterbukaan dan Keadilan
1.
Pada
saat ini, apakah pelaksanaan pemerintahan di Indonesia sudah cukup mewakili
prinsip keadilan dan keterbukaan? Kemukakan pendapat Anda berdasarkan
bukti-bukti yang mendukung!
2.
Apakah
transparansi dalam berbangsa dan bernegara memiliki dampak negatif? Tunjukkan
bukti-buktinya!
3.
Apakah
suatu negara yang menganut sistem pemerintahan tertutup tidak memiliki prinsip keadilan?
Jelaskan!
4.
Tunjukkan
bukti bahwa prinsip keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara
sudah terwadahi dalam Pancasila dan UUD 1945!
5.
Keterbukaan
akan menjadi bumerang apabila disalahgunakan dalam proses pelaksanaannya.
Menurut Anda, benarkah pendapat tersebut? Mengapa demikian?
Demikian soal PPKN yang
membahas bab keterbukaan dan keadilan. Silahkan download soal di atas melalui link berikut.
Posting Komentar untuk "Soal PPKN : Keterbukaan dan Keadilan Versi 2"
Silahkan berkomentar . .