Soal PPKN : Keterbukaan dan Keadilan Versi 2

Soal PPKn bab keterbukaan dan keadilan - Materi pada soal PPKN bab keterbukaan dan keadilan yang ada pada artikel ini antara lain sebagai berikut :
A.     Keterbukaan dan Keadilan dalamKehidupan Berbangsa dan Bernegara
1.      Pengertian Keadilandan Keterbukaan
2.      Arti Penting Keadilan danKeterbukaan dalam Pemerintahan
B.     Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
1.      Asas Penyelenggaraan Negara
2.      Pengertian Penyelenggara Pemerintahan
3.      Berbagai Akibat Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Terbuka / Transparan
a.      Bidang politik
b.      Bidang lingkungan hidupdan ekonomi
c.      Bidang keagamaandan sosial budaya
d.      Bidang keamanandan pertahanan
C.     Upaya Mewujudkan Keadilandan Keterbukaan di Indonesia

Baca juga :

Jenis soal yang ada pada soal ini yaitu soal esai atau uraian dan soal pilihan ganda (multiple choice). Berikut ini soal bab keterbukaan dan jaminan keadilan

Soal Pilihan Ganda : Keterbukaan dan Keadilan

1.      Untuk dapat berbuat adil dan terbuka, kita harus mengetahui prinsip-prinsipkeadilan dan keterbukaan. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip-prinsipkeadilan dan keterbukaan yaitu ….
a.      mampu memperlihatkan setiap yang benar itu sebagai kebenaran yang sesungguhnya
b.      selalu menghormati hak-hak orang lain
c.      mampu menjauhkan diri dan meluruskan kekeliruan dan kesalahan
d.      selalu berbuat/bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku
e.      selalu memberikan perlakuan yang berbeda terhadap semua orang dalampersoalan yang sama

Soal PPKN : Keterbukaan dan Keadilan Versi 2

2.      Arah penyelenggaraan pemerintah harus dijalankan sesuai dengan tuntutanmasyarakat. Di bawah yang tidak termasuk tuntutan masyarakat tersebut adalah….
a.      pemerintahan yang berkuasa penuh dalam segala bidang kehidupan
b.      penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan,profesional, dan akuntabel
c.      pemerintahan yang bisamengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat tanpa diskriminasi
d.      pemerintahan yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaandemokrasi
e.      pemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat

3.      Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional yang ditetapkan dalamPembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea ....
a.      keempat
b.      kedua dan keempat
c.      pertama
d.      ketiga
e.      kedua

4.      Di bawah ini bukan upaya untuk mendukung prinsip kepastian hukum adalah ….
a.      pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh DPR, dunia pers, dan masyarakat umum secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
b.      sistem hukum yang benar dan adil
c.      pemberdayaan pranata hukum
d.      pemberdayaan sumber daya manusia
e.      desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

5.      Contoh keterbukaan bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa danbernegara adalah ....
a.      pintu rumah terbuka bagi siapa saja
b.      mencurigai orang lain
c.      mendirikan organisasi politik
d.      menghargai pendapat orang lain
e.      bersahabat dengan orang yang menguntungkan

6.      Ada 3 peran dalam pemerintahan yang semuanyasalingtergantungdansaling mengisi, sehingga dibutuhkan adanya hubungan yang sinergis. Peran-peran tersebutyaitu ....
a.      partai politik, pemerintah, dan lembaga negara
b.      sektor negara, sektor swasta, dan masyarakat madani
c.      sektor negara, lembaga non departemen, dan swasta
d.      sektor negara, partai politik, dan swasta
e.      pemerintahan, sektor negara, dan civil society

7.      Upaya mewujudkan jaminan keadilan di berbagai bidang sangat diperlukan gunamemperkokoh persatuan dan kesatuan. Berikut yang bukan contoh upayamewujudkan jaminan keadilan di bidang hukum adalah ….
a.      memberi hukum yang setimpal terhadap pelanggar hukum
b.      menyediakan pengacara bagi terdakwa yang tidak mampu
c.      memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum
d.      mengutamakan asas praduga tak bersalah
e.      menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas

8.      Konsep keadilan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IImempunyai makna ….
a.      keadilan bagi pemerintah yang berkuasa
b.      bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang menjunjung tinggi keadilan
c.      perjuangan melalui proses panjang
d.      tujuan nasional mengandung keadilan
e.      keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

9.      Pemerintahan yang mampu menciptakan hubungan yang sinergis antarnegara,sektor swasta dan masyarakat adalah pengertian pemerintahan yang baik menurut.....
a.      Modul sosialisasi AKIP
b.      Bagir Manan
c.      UNDP
d.      World Bank
e.      PP No. 101 Tahun 2000

10.   Hubungan hukum dengan jaminan keadilan sangat erat, karena hukum ....
a.      sebagai peraturan yang mengikat
b.      merupakan ciri sistem pemerintahan RI
c.      alat untuk menerapkan jaminan keadilan
d.      saling mempengaruhi dengan keadilan
e.      menyangkut keadilan moral dan spiritual

11.   Keadilan yang didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus merupakan definisidari keadilan ….
a.      komutatif
b.      kodrat alam
c.      perbaikan
d.      distributif
e.      konvensional

12.   Di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparanadalah ….
a.      Sistem informasi politik yang ada tidak terbatas pada penyampaian pesanpesan dari atas.
b.      Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif.
c.      Kekuatan sosial politik yang bersedia bekerja sama hanya mendapatkan simbol kerja sama, namun tidak diberi kesempatan menentukan jalannya proses pengambilan keputusan.
d.      Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi makin terakumulasi di sekitarlapisan elite.
e.      Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter.

13.   Upaya mewujudkan jaminan keadilan dalam bidang politik bisa dilakukan dengan....
a.      menghargai hak-hak kelompok atau kaum minoritas
b.      memberi hukuman yang sebanding bagi pelanggar hukum
c.      menyantuni fakir miskin dan anak terlantar
d.      mengutamakan asas praduga tak bersalah
e.      memberi subsidi kepada penduduk dan daerah yang tidak mampu

14.   Dalam bidang sosial budaya upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat dilakukandengan cara ....
a.      memberikan santunan terhadap anak yang pandai
b.      memberikan tunjangan khusus bagi setiap guru
c.      menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas
d.      memberikan kesempatan yang sama setiap daerah untuk mengembangkankebudayaannya
e.      pembangunan gedung sekolah di daerah terpencil

15.   Di bawah ini bukan merupakan upaya menumbuhkembangkan sikap keterbukaanantarkomponen bangsa adalah....
a.      mengadakan kunjungan antardaerah dan antarbudaya
b.      mengadakan perjalanan ke wilayah di seluruh Indonesia
c.      membentuk kelompok atau organisasi lintas budaya
d.      mengadakan reuni mantan siswa dari suatu sekolah
e.      mengadakan dialog antar tokoh-tokoh agama

Soal Uraian / Esai : Keterbukaan dan Keadilan

1.      Pada saat ini, apakah pelaksanaan pemerintahan di Indonesia sudah cukup mewakili prinsip keadilan dan keterbukaan? Kemukakan pendapat Anda berdasarkan bukti-bukti yang mendukung!
2.      Apakah transparansi dalam berbangsa dan bernegara memiliki dampak negatif? Tunjukkan bukti-buktinya!
3.      Apakah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan tertutup tidak memiliki prinsip keadilan? Jelaskan!
4.      Tunjukkan bukti bahwa prinsip keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara sudah terwadahi dalam Pancasila dan UUD 1945!
5.      Keterbukaan akan menjadi bumerang apabila disalahgunakan dalam proses pelaksanaannya. Menurut Anda, benarkah pendapat tersebut? Mengapa demikian?
Demikian soal PPKN yang membahas bab keterbukaan dan keadilan. Silahkan download soal di atas melalui link berikut.

Silahkan Dibagikan

Selanjutnya
« Prev Post
Sebelumnya
Next Post »

Silahkan berkomentar . . EmoticonEmoticon