Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional. Di samping memiliki manfaat perdagangan internasional dapat mematikan industri dalam negeri yang baru tumbuh. Hal ini mendorong munculnya kebijakan perdagangan internasional.
Kebijakan perdagangan internasional yang dianut tiap negara berbeda-beda. Ada negara yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis (perlindungan), ada pula yang menganut kebijakan perdagangan bebas (free trade). Berikut penjelasan tentang tujuan kebijakan perdagangan internasional dan macam-macam kebijakan perdagangan internasional.

1. Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional, pemerintah membuat berbagai kebijakan. Baik negara yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis maupun yang menganut kebijakan perdagangan bebas, pada umumnya melakukan kebijakan perdagangan internasional dengan berbagai tujuan. Berikut ini merupakan tujuan kebijakan perdagangan internasional.
a. Tujuan kebijakan perdagangan internasional untuk mengendalikan ekspor dan impor
Setiap negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan internasional untuk mengendalikan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas berusaha meningkatkan ekspor dengan cara menghapus hambatan perdagangan. Sedangkan kebijakan perdagangan proteksionis berusaha meningkatkan ekspor antara lain dengan cara menurunkan tarif ekspor.

b. Tujuan kebijakan perdagangan internasional meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Bagi negara maju, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila hasil produksi yang melimpah dapat diekspor ke berbagai negara. Sebaliknya, bagi negara berkembang, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila negara bisa melindungi industri dalam negeri, di antaranya dengan cara memberlakukan kuota impor (batasan impor) atau bahkan larangan untuk mengimpor barang tertentu.

c. Tujuan kebijakan perdagangan internasional menyehatkan neraca pembayaran
Untuk menghindari defisit (kekurangan) dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis sebagai salah satu alat.   Caranya yaitu dengan berusaha meningkatkan ekspor dan sekaligus menekan impor dengan berbagai cara, seperti pemberlakuan kuota impor, tarif impor dan larangan impor.

(Baca juga artikel : pengertian perdagangan internasional)


2. Macam Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional ada 2 macam. Dua macam kebijakan  perdagangan internasional, yakni kebijakan perdagangan bebas (free trade) dan kebijakan perdagangan proteksionis. Berikut macam-macam kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah.

a. Kebijakan Perdagangan Bebas dalam Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan bebas berkembang dengan berpedoman pada ajaran aliran klasik (liberal) yang tidak menghendaki adanya rintangan-rintangan (hambatan-hambatan) dalam arus perdagangan internasional. Menurut aliran klasik, perdagangan bebas layak dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran, dengan alasan sebagai berikut:
1)  Dapat mendorong persaingan antar pengusaha, sehingga tercipta produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi.
2)  Dapat mendorong penghematan biaya, sehingga produksi dapat dijalankan dengan biaya serendah-rendahnya dan dijual dengan harga bersaing (efisiensi).
3)  Dapat menggerakkan perputaran modal, tenaga ahli dan investasi ke berbagai negara sehingga dapat menumbuhkan perekonomian.
4)  Dapat meningkatkan perolehan laba sehingga memungkinkan para pengusaha berinvestasi lebih luas.
5)  Dapat memperluas pilihan dan variasi bagi konsumen, sehingga mereka lebih bebas dalam memilih berbagai produk yang diinginkan.

Karena dalam perdagangan bebas tidak terdapat rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan, maka harga produk ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran sesuai hukum ekonomi.

Saat ini, perdagangan bebas belum berlaku secara menyeluruh dan masih terbatas pada kawasan-kawasan tertentu. Ini berarti, perdagangan bebas hanya berlaku bagi negara yang ada di kawasan tersebut. Dan, bagi negara yang bukan anggota kawasan tersebut tidak berlaku ketentuan perdagangan bebas, sehingga di negara tersebut masih terdapat berbagai rintangan seperti tarif, kuota, diskriminasi harga dan lain-lain.

Contoh organisasi perdagangan bebas di antaranya adalah NAFTA (North America Free Trade Agreement), yaitu perjanjian perdagangan bebas kawasan  Amerika Utara, AFTA (Asean Free Trade Agrement) yaitu perjanjian perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara dan EETA (European Economic  Trade Area) yaitu kawasan perdagangan bebas Eropa.

(Baca juga artikel : manfaat perdagangan internasional)

b. Kebijakan Perdagangan Proteksionis dalam Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan (hambatan) yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri.

Alasan suatu negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis dalam  perdagangan internasional adalah sebagai berikut:
1)  Perdagangan bebas hanya menguntungkan negara maju, karena mereka memiliki modal yang kuat dan teknologi yang maju. Selain itu, harga produk industri negara maju dinilai terlalu mahal (tinggi) dibanding harga bahan-bahan mentah yang dihasilkan negara berkembang.
2)  Untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh. Industri seperti ini tidak akan mampu bersaing dengan industri negara lain yang sudah maju dan berpengalaman.
3)  Untuk membuka lapangan kerja. Dengan melakukan proteksi, industriindustri di dalam  negeri dapat tetap hidup dan dengan demikian mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
4)  Untuk menyehatkan neraca pembayaran. Agar terhindar dari defisit dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis, caranya dengan meningkatkan ekspor.
5)  Untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan mengenakan tarif tertentu terhadap produk impor dan ekspor, negara dapat meningkatkan penerimaan.

Kebijakan perdagangan proteksionis dalam perdagangan internasional dapat dilakukan suatu negara dengan membuat berbagai hambatan atau rintangan. Hambatan-hambatan yang dibuat pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional di antaranya adalah:
1)     Kebijakan kuota impor
Kebijakan kuota impor adalah kebijakan yang menetapkan batas jumlah barang yang boleh diimpor, dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri Dengan demikian,  setelah mencapai jumlah tertentu dalam suatu periode, pengimpor dilarang menambah jumlah barang yang diimpor.
2)     Kebijakan kuota ekspor
Kebijakan kuota ekspor adalah kebijakan menetapkan batas jumlah barang yang dapat diekspor dengan tujuan menjamin persediaan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3)     Kebijakan subsidi
Kebijakan subsidi adalah kebijakan dengan cara memberikan subsidi (tunjangan) kepada perusahaan yang memproduksi barang ekspor, sehingga harga barang dari perusahaan tersebut bisa bersaing dengan barang luar negeri. Dengan kata lain, pemberian subsidi akan membuat harga jual barang menjadi lebih murah dan mampu bersaing dengan harga jual barang luar negeri.
4)     Kebijakan tarif impor
Kebijakan tarif impor adalah kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diimpor agar harga barang impor menjadi lebih mahal. Dengan demikian, perusahaan dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis bisa bersaing dengan barang impor. Pada umumnya, tarif impo dikenakan dalam bentuk persentase dari nilai barang yang diimpor, misalnya 10% atau 20%. Untuk bahan-bahan baku industri, suatu negara biasanya akan mengenakan tarif impor yang rendah atau bahkan 0%. Tarif impor dikenal dengan istilah pajak impor atau bea masuk.
5)     Kebijakan tarif ekspor
Kebijakan tarif ekspor adalah kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diekspor dengan tujuan untuk merangsang ekspor. Dengan demikian, umumnya tarif dapat dikenakan sangat rendah atau bahkan 0%. Istilah lain dari tarif ekspor adalah pajak ekspor atau bea keluar. Kebijakan tarif ekspor dan tarif impor, selain digunakan sebagai alat proteksi, juga bermanfaat menambah penerimaan negara, karena dengan adanya tarif, negara akan menerima sejumlah uang. Coba Kalian cari, berapa jumlah tarif ekspor dan impor di APBN tahun 1998 dan APBN tahun 2001 pada buku Ekonomi kelas XI.
6)     Kebijakan premi
Kebijakan premi adalah kebijakan berupa pemberian hadiah atau penghargaan kepada perusahaan yang mampu memproduksi barang dengan kualitas tinggi dan kuantitas (jumlah) tertentu. Pemberian premi diharapkan bisa memacu produsen dalam negeri untuk bersaing dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya.
7)     Kebijakan diskriminasi harga
Kebijaka diskriminasi harga adalah kebijakan melalui penetapan harga produk secara berlainan untuk satu negara dengan negara lainnya. Kebijakan ini dilakukan salah   satunya dalam rangka perang tarif. Sebagai contoh, bila negara X menganggap barang hasil produksinya yang diekspor ke negara Y dikenakan tarif masuk yang tinggi, maka sebagai balasannya bila negara Y mengimpor barang dari negara X, negara X akan memberikan harga jual yang lebih tinggi. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan negara Y akan menurunkan tarif masuknya terhadap negara X.
8)     Kebijakan larangan ekspor
Kebijakan larangan ekspor adalah kebijakan melarang ekspor untuk barangbarang tertentu dengan  pertimbangan ekonomi, politik dan sosial budaya. Dengan pertimbangan ekonomi, suatu negara melarang mengekspor bahan-bahan baku industri yang dibutuhkan di dalam negeri. Larangan ekspor dengan pertimbangan politik misalnya adanya embargo ekonomi dari PBB, di mana Irak dilarang mengekspor minyak bumi ke luar negeri. Sedangkan pertimbangan sosial budaya, misalnya suatu negara melarang ekspor benda-benda bersejarah serta flora dan fauna yang sudah langka.
9)     Kebijakan larangan impor
Kebijakan larangan impor adalah kebijakan melarang impor untuk barang-barang tertentu dengan beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut di antaranya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, untuk membalas kebijakan perdagangan negara lain dan untuk menghemat devisa.
10)   Kebijakan dumping
Kebijakan dumping adalah kebijakan menjual suatu barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuan kebijakan ini adalah memperluas dan menguasai pasar. Dumping bisa dilakukan bila terdapat aturan(hambatan) yang jelas dan tegas sehingga konsumen di dalam negeri tidak bisa membeli barang (yang didumping) dari luar negeri

Demikian penjelasan singkat kami tentang kebijakan perdagangan internasional yang meliputi tujuan kebijakan perdagangan internasional dan macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Semoga artikel kami yang membahas tentang kebijakan perdagangan internasional yang meliputi tujuan kebijakan perdagangan internasional dan macam-macam kebijakan perdagangan internasional bermanfaat untuk para pembaca.

Bagikan Artikel

Selanjutnya
« Prev Post
Sebelumnya
Next Post »

Silahkan berkomentar . . EmoticonEmoticon