Soal PPKN : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Soal
PPKN bab sistem hukum dan peradilan nasional yang mana bab tersebut dipelajari
di SMA/MA. Untuk materi yang dijadikan rujukan dalam soal tentang bab sistem
hukum dan peradilan nasional antara lain :
Silahkan download soal di atas melalui link berikut.
Download Soal
a.
Hakikat
Hukum
b.
Klasifikasi
Hukum
c.
Negara
Hukum
d.
Sistem
Hukum Nasional
e.
Lembaga
Peradilan
f.
Proses
Peradilan
g.
Kesadaran
Hukum
h.
Korupsi
dan Upaya Pemberantasannya
Silahkan buka juga soal
lain kategori mata pelajaran PPKN SMA/MA :
Soal PPKN : Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945
Soal PPKN : Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945
Dua
jenis soal yang kami sediakan bisa pembaca pilih, yaitu soal pilihan ganda
(multiple choice) dan soal uraian atau esai.
Soal Pilihan Ganda : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1.
Ada
hukum tertulis dan tidak tertulis, penggolongan hukum ini berdasarkan ....
a.
masalah
diatur
b.
wilayah
berlakunya
c.
pribadi
yang di atur
d.
waktu
e.
wujudnya
2.
Hukum
yang berlaku saat ini atau hukum positif disebut ….
a.
hukum
perdata
b.
ius
constituendum
c.
ius
constitutum
d.
hukum
insidentil
e.
hukum
publik
3.
Hukum
yang berisi perintah dan larangan adalah ….
a.
hukum
perdata
b.
hukum
acara
c.
hukum
insidentil
d.
hukum
formal
e.
hukum
material
4.
Hukum
yang berlaku dan mengatur hanya bagi golongan tertentu saja, disebut hukum ....
a.
hukum
satu golongan
b.
ius
constitutum
c.
hukum
positif
d.
constituendum
e.
hukum
nasional
5.
Segala
peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari
warganya dan apabila dilanggar menimbulkan akibat hukum tertentu dsisebut ….
a.
hukum
pidana
b.
hukum
perdata
c.
hukum
adat
d.
hukum
dagang
e.
hukum
antargolongan
6.
Berdasarkan
isi masalah yang diatur hukum dapat digolongkan menjadi antara lain ….
a.
hukum
tertulis
b.
hukum
formal
c.
hukum
publik
d.
hukum
material
e.
hukum
positif
7.
Hukum
administrasi negara dan hukum tata negara termasuk dalam lapangan ....
a.
hukum
sipil
b.
hukum
tata usaha negara
c.
hukum
publik
d.
hukum
negara
e.
hukum
tata pemerintahan
8.
Penggolongan
hukum yang membagi adanya hukum tertulis dan tidak tertulis merupakan
penggolonga hukum berdasarkan ....
a.
masalah
di atur
b.
wilayah
berlakunya
c.
pribadi
yang di atur
d.
waktu
e.
wujudnya
9.
Dari
segi pelaksanaannya hukum dapat dibedakan menjadi hukum ....
a.
nasional
dan internasional
b.
formal
dan materiil
c.
publik
dan perdata
d.
tertulis
dan tidak tertulis
e.
positif
dan negatif
10.
Hukum
material dan hukum formal merupakan penggolongan hukum berdasarkan ….
a. ruang berlakunya
b. fungsinya
c. waktu
d. bentuknya
e. cara mempertahankannya
11.
Ciri-ciri
negara hukum adalah sebagai berikut ....
a.
pengaturan
hukum
b.
kepastian
pajak
c.
peradilan
yang bebas tidak memihak
d.
perekonomian
yang bebas
e.
persamaan
hak asasi manusia
12.
Tujuan
negara hukum secara umum adalah ….
a.
membatasi
hak rakyat
b.
membatasi
kekuasaan negara
c.
melindungi
hak asasi manusia
d.
menjamin
kesejahteraan rakyat
e.
menjamin
kekuasaan kepala negara
13.
Salah
satu unsur negara hukum menurut F. J Stahl adalah ....
a.
kepala
negara ditunjuk oleh parlemen
b.
negara
harus berdasarkan hukum
c.
undang-undang
dibuat oleh parlemen
d.
kedaulatan
rakyat berdasar perwakilan
e.
menteri
diangkat dan diberhentikan presiden
14.
Salah
satu prinsip bagi negara hukum adalah ....
a.
mengutamakan
kepentingan umum
b.
kebebasan
beragama harus dijamin
c.
hak
yang sama untuk duduk dalam pemerintahan
d.
negara
yang mempertahankan hukum secara pasif
e.
memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak
15.
Negara
hukum adalah negara yang berlandaskan ....
a.
hukum
yang menjamin ketertiban masyarakat
b.
peraturan
perandangan yang ditetapkan oleh rakyat
c.
peraturan
perundangan yang mengatur hubungan dalam negeri
d.
hukum
yang menjamin keamanan suatu wilayah tertentu
e.
hukum
yang menjamin keadilan bagi warga negaranya
16.
Peradilan
tingkat pertama adalah ....
a.
peradilan
umum
b.
peradilan
negari
c.
peradilan
militer
d.
peradilan
tinggi
e.
MA
17.
Perkara-perkara
yang menyangkut soal nikah, talak, rujuk, diselesaikan pada peradilan ….
a.
khusus
agama
b.
umum
negeri
c.
tata
usaha negara
d.
peradilan
adat
e.
umum
tinggi
18.
Lembaga
peradilan yang bertugas memberikan kasasi adalah ….
a.
Mahkamah
Agung
b.
Pengadilan
Tata Usaha Negara
c.
Pengadilan
Negeri
d.
Mahkamah
Militer
e.
Pengadilan
Tinggi
19.
Pengajuan
perkara dari peradilan negeri ke pengadilan tinggi disebut ...
a.
grasi
b.
banding
c.
remisi
d.
kasasi
e.
peninjauan
kembali
20.
Alat
pemerintah berupa kejaksaan negeri yang berada di kabupaten/kota yang bertindak
sebagai ....
a.
penyidik
perkara
b.
pembelaan
umum
c.
pemutusan
perkara
d.
penyitaan
barang
e.
penuntut
umum
21.
Pengadilan
tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan
Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ....
a.
peradilan
khusus
b.
peradilan
istimewa
c.
peradilan
perkara berat dan lebih berat
d.
peradilan
KKN
e.
peradilan
banding dan kasasi
22.
Bentuk
pengkhususan peradilan dalam lingkungan peradilan umum adalah ....
a.
Pengadilan
Lalu Lintas
b.
Pengadilan
Agama
c.
Pengadilan
Militer
d.
Pengadilan
Tata Usaha Negara
e.
Pengadilan
Luar Biasa
23.
Wewenang
pengadilan tinggi antara lain ....
a.
kerja
sama dengan jaksa dengan jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata
b.
memeriksa
berkas-berkas perkara pada tingkat pertama untuk dilanjutkan ke MA
c.
mengirimkan
berkas-berkas perkara dan memberikan penilaian terhadap hakim
d.
memberikan
penilaian terhadap kinerja hakim yang ada di wilayah hukumnya
e.
meminta
pertanggungjawaban hakim bila ada perkara yang belum selesai
24.
Perbuatan
yang mencerminkan adanya kesadaran hukum adalah ….
a.
menyantuni
fakir miskin
b.
melaksanakan
penataan bersama
c.
menolong
korban kecelakaan
d.
membayar
pajak tepat waktunya
e.
menyumbangkan
dana untuk pembangunan jalan
25.
Undang-undang
tentang pemberatasan tindak pidana korupsi adalah ....
a.
UU
No. 21 Tahun 2000
b.
UU
No. 20 Tahun 2001
c.
UU
No. 28 Tahun 1999
d.
UU
No. 1 Tahun 1974
e.
UU
No. 31 Tahun 2002
26.
Sumber
hukum yang dikenal dari bentuknya disebut ….
a.
sumber
hukum universal
b.
sumber
hukum formal
c.
sumber
hukum tertulis
d.
sumber
hukum material
e.
sumber
hukum tak tertulis
27.
Komisi
yang mempunyai tugas memberantas korupsi adalah ....
a.
BPK
b.
KPK
c.
LSM
d.
KPKPN
e.
KKN
28.
Sumber
hukum formal yang berupa keputusan-keputusan hakim adalah ….
a.
statue
b.
doktrin
c.
yurisprudensi
d.
costum
e.
traktat
29.
Menurut
UUD Negara RI Tahun 1945, kekuasaan yudikatif dipegang oleh ....
a.
MA
dan MK
b.
Presiden
dan menteri-menterinya
c.
Pemerintah,
DPR, dan Senat
d.
DPR
bersama dengan pemerintah
e.
Menteri-menteri
dan DPR
30.
Norma
adat, agama, kesusilaan dan kesopanan secara fundamental memilikii perbedaan
dengan norma hukum dalam hal ....
a.
sumber
dan fungsinya
b.
perintah
dan larangannya
c.
alat
pemaksanya
d.
ancaman
dan sanksinya
e.
tujuan
dan tanggung jawabnya
Soal Esai / Uraian: Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1.
Apa
tugas dan fungsi kejaksaan?
2.
Bagaimanakah
pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja?
3.
Berdasarkan
UU No.20 Tahun 2001, sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi?
4.
Jelaskan
perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara!
5.
Apa
yang dimaksud korupsi oleh kerah putih?
Soal PPKN bab sistem
hukum dan peradilan nasional telah kami bagikan, silahkan buka juga soal lain tentang
mapel PPKN sebagai berikut :
Silahkan download soal di atas melalui link berikut.
Download Soal
Posting Komentar untuk "Soal PPKN : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional"
Silahkan berkomentar . .