Soal PPKn : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Versi 3

Soal PPKn : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Versi 3 - Selamat datang di blog kami. Pada kali ini, kami masih akan membagikan soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang membahas tentang Sistem hukum dan peradilan sosial versi 3. Kami sarankan kepada pembaca membaca soal tentang sistem hukum dan peradilan nasional versi 1 dan 2 sebagai tambahan referensi. Materi yang ada pada soal ini antara lain :

1.   Hubungan hukum, keadilan, dan ketertiban

2.   Sistem hukum nasional

3.   Sistem peradilan Indonesia

4.   Lembaga peradilan

5.   Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum

6.   Pemberantasan korupsi

Jenis Soal

1.   Soal pilihan ganda

2.   Soal Esai

Berikut ini soal mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tentang materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional versi 3:

A.  Soal pilihan ganda : Sistem hukum dan peradilan nasional

1.      Peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang agar patuh pada tata tertib dalam masyarakat serta memberkan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap seseorang yang tidak mentaatinya disebut …

a.    aturan keluarga

b.    hukum

c.    aturan perusahaan

d.    tata tertib sekolah

e.    adat

2.      Hukum tertulis dan tidak tertulis termasuk penggolongan hukum berdasarkan …

a.    wilayah berlakunya

b.    waktu

c.    masalah yang diatur

d.    wujudnya

e.    pribadi yang diatur

3.      Fungsi hukum pada dasarnya adalah …

a.    melindungi kepentingan manusia

b.    mengatur pergaulan

c.    menciptakan keadilan dan kemanfaatan

d.    menumbuhkan kesadaran hukum

e.    menciptakan keamanan sekolah

4.      Hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu disebut …

a.    hukum lokal

b.    hukum internasional

c.    hukum publik

d.    hukum nasional

e.    hukum tertulis

5.      Hukum yang kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara disebut …

a.    hukum tidak tertulis

b.    hukum lokal

c.    hukum privat

d.    hukum tertulis

e.    hukum publik

6.      Berikut ini yang termasuk hukum penjara adalah …

a.    hukuman seumur hidup

b.    hukuman sementara waktu

c.    hukuman kurang (yang setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya adalah 1 hari)

d.    hukuman mati

e.    semua benar

7.      Pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang adalah …

a.    polisi

b.    hakim

c.    jaksa

d.    pengacara

e.    ABRI

8.      Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat, merupakan pengertian hukum menurut …

a.    Van Apleldom

b.    Leon Duguit

c.    E. Utrech

d.    S.M. Amin

e.    E.M. Meyers

9.      Undang-Undang yang mengatur tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah …

a.    UU No 20 tahun 2001

b.    UU No 28 tahun 1999

c.    UU No 4 tahun 2004

d.    UU No 12 tahun 2005

e.    UU No 30 tahun 2002

10.   Secara umum, peranan lembaga peradilan adalah …

a.    mengadili

b.    menuntut

c.    memutuskan

d.    melindungi

e.    membela

11.   Berikut ini yang merupakan tugas dari hakim ad hoc adalah …

a.    memeriksa

b.    memaksa

c.    menjaga

d.    memerintah

e.    jawaban a dan b benar

12.   Yang bukan merupakan tugas dari KPK adalah …

a.    menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan kegiatan tindak pidana korupsi

b.    melakukan kegiatan supervisi pada instansi yang berwenang melakukan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi

c.    melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap aktivitas tindak pidana korupsi

d.    melakukan berbagai tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi

e.    memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara

13.   Dari berbagai macam norma yang ada dan tumbuh di masyarakat, norma yang memiliki sanksi tegas dan nyata adalah norma …

a.    agama

b.    hukum

c.    kesopanan

d.    kesusilaan

e.    kebiasaan

14.   Pengadilan Tingi berkedudukan di ibukota …

a.    negara

b.    provinsi

c.    kabupaten

d.    kotamadya

e.    kabupaten/kota

15.   Prinsip keadilan dan kebenaran dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat merupakan …

a.    peraturan perundang-undangan yang berlaku

b.    kebiasaan hidup bangsa Indonesia yang baik

c.    adat istiadat seluruh rakyat Indonesia

d.    norma kesopanan masyarakat Indonesia

e.    tata cara nilai sosial bangsa Indonesia sendiri

B.  Soal esai : Sistem hukum dan peradilan nasional

1.      Dapatkah Anda menjelaskan pengertian korupsi secara umum!

2.      Coba Anda menguraikan proses pemiskinan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara sebagai dampak terjadinya korupsi di Indonesia!

3.      Karena korupsi di Indonesia, sudah menjadi bagian dari budaya, maka cara penanggulangan bisa dilakukan dari sari segi, tetapi dari berbagai segi. Coba Anda jelaskan mekaisme penanggulangan korupsi di Indonesia berdasarkan cara tersebut!

4.      Negara Cina adalah salah satu negara Asia yang cukup berhasil dalam memberantas korupsi. Coba Anda jelaskan cara penanggulangan korupsi di negara tersebut!

5.      Sebutkan minimal lima Undang-Undang yang merupakan bagian dari instrumen hukum pemberantasan korupsi di Indonesia!

6.      Sebutkan tugas dan wewenang pengadilan tinggi!

7.      Tuliskan kewajiban dari Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan lembaga peradilan yang ada di bawahnya!

8.      Deskripsikan klasifikasi lembaga peradilan nasional!

9.      Sebutkan ciri-ciri seseorang tang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku!

10.   Jelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi!

Sekali lagi, silahkan pembaca buka :

1.   Soal PPKn : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Versi 1

2.   Soal PPKn : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Versi 2

Semoga soal yang sesuai dengan materi yang pembaca cari ada di sana. Terima kasih. Silahkan download soal di atas melalui link berikut.

Download Soal