Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Masa Pemerintahan Republik Bataaf di Hindia Belanda

Masa Pemerintahan Republik Bataaf . Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.


Masa Pemerintahan Republik Bataaf di Hindia Belanda

Pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.

Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Untuk mepertahankan Nusantara dari serangngan Inggris, Herman Williem Daendels.

a. Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)
Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia.

Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf).
Daendels melakukan beberapa langkah strategis untuk menjalankan tugasnya, antara lain :

1) Bidang pertahanan dan keamanan Daendels
• Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru
• Daendels mebangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon
• Daendels meningkatkan jumlah tentara
• Daendels mebangun Jalan Daendles dari Anyer, banten sampai Panarukan, jatim (1.100 km)
• Daendels melakukan pembangunan dilaksanakan dengan sistem kerja rodi

2) Bidang peerintahan Daendels
• Daendels merubah adat istiadat dan tat cara di dalam kerajaan-kerajaan Jawa.
• Daendels membatasi kekuasaan raja-raja di Jawa
• Daendels membagi Pulau jawa menjadi sembilab daerah prefektur yang dikepalai seorang prefek. Setiap prefek bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
• Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
• Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

3) Bidang peradilan Daendels
• Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
• Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

4) Soaial ekonomi Daendels
• Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
• Daendels meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
• Daendels meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,
• Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
• Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

b. Pemerintahan Janssen (1811)
Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen menggantikan Daendels pada tahun 1811. keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.

Masa Pemerintahan Republik Bataaf di Hindia Belanda

Pada saat ini, beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.

Demikian artikel kami tentang masa pemerintahan republik bataaf di Hindia Belanda. Semoga artikel kami tentang masa pemerintahan republik bataaf di Hindia Belanda bermanfaat

Posting Komentar untuk "Masa Pemerintahan Republik Bataaf di Hindia Belanda"