Thursday, January 28

Fungsi Pranata Sosial

Fungsi pranata sosial. Merton mengemukakan fungsi pranata sosial dalam masyarakat bisa berfungsi manifes dan berfungsi laten (Horton, 1993). Fungsi manifes pranata sosial merupakan tujuan pranata yang dikehendaki atau diakui, keluarga harus memelihara anak, pranata ekonomi harus menghasilkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok dan mengarahkan arus modal ke tempat yang membutuhkan, sekolah harus mendidik siswa. Sedangkan fungsi laten pranata sosial merupakan hasil yang tidak dikehendaki dan tidak diakui atau jika diakui dianggap sebagai hasil sampingan, pranata ekonomi tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok, namun sering kali menimbulkan pengangguran dan perbedaan tajam akan kekayaan, pranata pendidikan tidak hanya mendidik siswa, melindungi anak-anak orang kaya dari persaingan dengan anak-anak orang miskin, dan sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat pranata utama antara lain: pranata keluarga, pranata agama, pranata pendidikan, pranata ekonomi dan pranata politik. Studi tentang pranata tersebut melahirkan cabang ilmu sosiologi seperti sosiologi perekonomian, sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, sosiologi agama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi pranata sosial yang terdiri dari fungsi pranata keluarga, fungsi pranata agama, fungsi pranata pendidikan, fungsi pranata ekonomi, dan fungsi pranata politik.

1. Fungsi Pranata Keluarga
Fungsi pranata keluarga. Didalam pranata keluarga dikenal perbedaan antara keluarga dengan sistem konsanguinal dan sistem konjugal. Sistem konsanguinal adalah sistem keluarga yang menekankan pentingnya hubungan atau ikatan darah, misalnya hubungan seseorang dengan orang tuanya. Sistem konjugal adalah sistem keluarga yang menekankan pentingnya ikatan perkawinan (suami-istri) dibandingkan dengan ikatan dengan orang tuanya. Tipe keluarga lainnya adalah keluarga orientasi (family orientation) yakni keluarga dimana seseorang dilahirkan, tipe lainya adalah adalah keluarga prokreasi (family of procreation) yakni keluarga yang dibentuk melalui pernikahan dan melahirkan keturunan.

Pembagian lainnya adalah keluarga batih (nuclear family) yakni satuan keluarga terkecil terdiri atas ayah-ibu dan anak-anak. Dan keluarga luas (extended family)yakni keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga batih. Para ahli sosiologi mengidentifikasikan fungsi pranata keluarga sebagai berikut:

a. Mengatur hubungan seks. Secara normatif tidak ada masyarakat yang memperbolehkan hubungan seks bebas, maka pranata keluarga berfungsi untuk mengatur bagaimana diperbolehkannya hubungan seks terjadi.
b. Fungsi Reproduksi, yakni untuk mengembangkan keturunan yang dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga.
c. Sosialisasi. Pranata keluarga berfungsi untuk mensosialisasikan sebagai anggota baru dalam masyarakat untuk dapat memerankan apa yang diharapkan dari dirinya.
d. Fungsi afeksi yakni memberi suasana saling asah, saling asuh dan saling asih
e. Memberi status, baik terkait dengan jenis kelamin, urutan dalam keluarga, hubungan dengan kekerabatan dan status sosial.

Dalam masyarakat dikenal banyak aturan perkawinan. Pertama tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, maka dikenal incest taboo (larangan hubungan sumbang). Bentuk perkawinan secara umum dikenal monogami dan poligami. Monogami adalah bentuk perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu wanita. Poligami adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita atau antara satu wanita dengan beberapa laki-laki. Dalam poligami dikenal bentuk poligini (polygyny) bentuk perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita dan poliandri (polyandry) adalah perkawinan antara satu wanita dengan beberapa laki-laki. Di samipng bentuk perkawinan dikenal juga perkawinan kelompok (group marriage). Sedangkan poligami khusus disebut sororal polygyny yakni perkawinan antara laki-laki dengan lebih dari satu wanita saudara kandung pada waktu yang sama. Aturan lain adalah eksogami yakni aturan perkawinan yang melarang melakukan perkawinan dalam keluarga/ kelompok. Endogami sebaliknya yang mewajibkan untuk melakukan perkawinan dengan anggota kelompok keluarganya.

Pada perkembangan selanjutnya dalam pranata keluarga dewasa ini dengan didorong oleh suatu gaya hidup baru (new life stylle) muncul beberapa bentuk keluarga seperti hidup bersama di luar nikah (cohabitation), keluarga homoseks (gay parent family) dan kehidupan membujang.

2. Fungsi Pranata Pendidikan
Fungsi pranata pendidikan. Pranata pendidikan ini baik mencakup kurikulum (curriculum), pembelajaran (instructional) maupun penilaian (assesment), baik yang tercantum dalam kurikulum maupun yang termuat dalam kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) Fungsi pranata pendidikan secara umum meliputi, pertama fungsi manifes antara lain: (1) mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah; (2) melestarikan kebudayaan; (3) menanamkan ketrampilan dan lain-lain.

Sedangkan fungsi laten pranata pendidikan antara lain: (1) memupuk keremajaan; (2) pengurangan pengendalian orang tua; ndan (3) sarana pembangkangan.

3. Fungsi Pranata Agama
Fungsi pranata agama. Agama dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia, dalam sosiologi agama dinamakan religionyang maknanya lebih luas dari sekedar agama yang kita kenal sekarang seperti islam, katolik, Kristen, Hindu dan Buda. Disamping itu dikenal dengan istilah civil religion yakni kepercayaan dan ritual di luar pranata agama, biasanya dikaitkan dengan politik, seperti pemujaan pada pemimpin, penghormatan pada lagu kebangsaan, seperti pengucapan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada waktu upacara bendera.

4. Fungsi Pranata Ekonomi
Fungsi pranata ekonomi. Pranata ekonomi dalam proses perkembangannya sebagaimana dikemukakan dalam Smelser (dalam Plak,1985) terkait dengan proses perubahan dari masyarakat homogen menjadi heterogen. Dalam pranata ini berkembang ideologi ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme dan sebagainya. Dewasa ini berkembang pranata ekonomi baru yakni MNC (Multinational Corporation)yang memiliki usaha dan cabang usaha bagaikan gurita yang melilit dunia. Dalam pranata ekonomi baru ini bahkan kekuasaan mampu melampau kekuasaan suatu negara.

Fungsi Pranata Sosial

5. Fungsi Pranata Politik
Fungsi pranata politik. Komblum mendefinisikan pranata politik sebagai perangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Pranata utamanya antara lain ekskutif, legislatif dan yudikatif, militer dan sebagainya. Termasuk partai-partai politik, pengambilan keputusan dan sebagainya. Pokok pembahasan tentang pranata politik berdasarkan masing-masing pakar berbeda, seperti masalah kekuasaan. Pandangan weberian memandang bahwa kekuasaan itu ada pada kelompok masyarakat tertentu yakni pada para elit terutama elit politik, sedangkan pandangan Foucoultian memandang kekuasaan itu ada dimana-mana (power is anywhere) bahkan pada hubungan/relasi seksual antara pria dan wanita. Dengan demikian kekuasaan dapat dimiliki oleh siapapun tidak hanya oleh elit tertentu.

Demikian artikel kami tentang fungsi pranata sosial yang terdiri dari fungsi pranata keluarga, fungsi pranata agama, fungsi pranata pendidikan, fungsi pranata ekonomi, dan fungsi pranata politik. Semoga informasi dari kami terkait fungsi pranata sosial bermanfaat.

Apa Itu Pranata Sosial?

A. Pengertian Pranata Sosial
Beberapa istilah yang dipergunakan oleh para ahli untuk menyebut pranata sosial dainataranya Selo Soemardjan, Soelaeman Soemardi menggunakan istilah Lembaga Kemasyarakatan "social institution" 'sedangkan Mely G. Tan, Koentjaraningrat, Harsya W.Bachtiar menggunakan istilah "pranata sosial" Hertzler, Broom, Nimkoff memberi istilah "lembaga sosial" (Soekanto, 1990). 

Koentjaraningrat mendefinisikan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1991). Sedangkan Harry M. Johnson (dalam Soekanto, 1990) mengemukakan institusi atau lembaga/ pranata sebagai seperangkat aturan yang terinstitusionalisasi (instituteonalized) yakni: (1) telah diterima sejumlah besar anggota sistem social; (2) ditanggapi secara sungguh-sungguh (internalized); dan (3) diwajibkan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi tertentu. 

Secara ringkas, pranata sosial adalah sistem norma khusus yang menjadi wahana atau menata suatu rangakaian tindakan yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi. Misalnya: belajar di sekolah, bermain tinju, diklat dan sebagainya.

B. Ciri Umum Pranata Sosial
Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 1990) menguraikan ciri-ciri umum pranata/lembaga sosial sebagai berikut:
1. Suatu pranata/lembaga sosial adalah suatu organisasi dariada pola-pola pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud melalui aktivitasaktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua pranata/lembaga sosial
3. Pranata/lembaga sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu
4. Pranata/lembaga sosial mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pranata/lembaga yang bersangkutan
5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari pranata/lembaga sosial
6. Suatu pranata/lembaga sosial mempunyai suatu tradisi yang tertulis dan yang tak tertulis yang dirumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku.

C. Unsur – Unsur Pranata Sosial
Meskipun terdapat perbedaan dalam pranata/lembaga, tetapi banyak juga kesamaannya, hal ini mengingat fungsinya yang agak sama, yakni mengkonsolidasikan dan menstabilisasikan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dipergunakan teknik-teknik yang relatif sama antara lain:
1. Tiap-tiap lembaga mempunyai lambang-lambangnya
2. Lembaga-lembaga kebanyakan mengenal upacara-upacara dan kodekode kelakuan formil, berupa sumpah-sumpah,ikrar-ikrar, pembacaan kewajiban-kewajiban dan lain-lain.
3. Tiap pranata/lembaga mengenal pula pelbagai nilai-nilai beserta rasionalisasi-rasionalisasi atau sublimasi-sublimasi yang membenarkan atau mengagungkan peranan-peranan sosial yang dikehendaki oleh lembaga/ pranata itu.

D. Pengelompokan Pranata Sosial
Koentjaraningrat (1986) menggolongkan pranata sosial yang merupakan campuran dari klasifikasi yang dikemukakan Gillin dan Gillin dengan klasifikasi yang diajukan S.F. Nadel.
Penggolongan berdasarkan atas fungsi dari pranata-pranata untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup manusia sebagai warga masyarakat, paling sedikit ada delapan golongan yakni:
1. Kinship atau domestic institutions yakni pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan. Contoh: perkawinan, tolong menolong antar kerabat, pengasuhan anak, sopan santun antarkerabat.

2. Economic institutions yakni pranata-pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan dan mendistribusikan hasil produksi dan harta. Contoh: pertanian, peternak-an, koperasi, industri, barter, penggudangan, perbankan dan sebagainya.

3. Educational institutions yakni pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh: pesantren, pendidikan rakyat, pendidikan dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keamanan, pers, perpustakaan umum dan lain-lain.

4. Scientific institutions yakni pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah, menyelami alam semesta. Contoh: metodologi ilmiah, penelitian, dan sebagainya.

5. Aesthetic and recreational institutions yakni pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahan dan untuk rekreasi. Contoh:seni rupa, seni suara, seni gerak, kesusasteraan, olah raga dan sebagainya.

6. Religious institutions yakni pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan dan alam gaib. Contoh: doa, kenduri, upacara, semedi, bertapa, dakwah, pantangan, ilmu gaib, dan sebagainya.

7. Political institutions yakni pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Contoh: pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan dan sebagainya.

8. Somatic institutions yakni pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia akan kenyaman fisik dan kenyamanan hidup. Contoh: pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran dan sebagainya.

E. Tipe Pranata Sosial
Gillin dan Gillin mengklasifikasikan pranata sosial sebagai berikut (dalam Soekanto, 1990).
1. Dari sudut perkembangan pranata sosial, meliputi (1) crescive Institutions merupakan pranata yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh: hak milik, perkawinan, agama dan sebagainya; (2) enacted institutionsmerupakan pranata yang dibentuk dengan sengaja untuk memenuhi tujuan tertentu. Contoh: perdagangan, pendidikan, hutang piutang dan sebagainya.

2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, meliputi basic Institutions yakni pranata sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh: keluarga, sekolah, negara.Subsidiary institutionsyakni pranata sosial yang dianggap kurang penting. Contoh: kegiatan untuk rekreasi.

3. Dari sudut penerimaan masyarakat, meliputi approved atau social sanctioned institutions yakni pranata yang diterima masyarakat. Contoh: sekolah, perusahaan dagang dan sebagainya. Unsanctioned institutionsyakni pranata yang ditolak oleh masyarakat, meskipun masyarakat kadang-kadang tidak berhasil untuk memberantas. Contoh: jaringan penjahat, pemeras, pencoleng dan sebagainya.

4. Dari sudut faktor penyebaran, meliputi general institutionsyakni pranata yang dikenal hampir semua masyarakat di dunia. Contoh: agama. Dan restricted institutionsyakni pranata yang dikenal oleh masyarakat tertentu atau para pengikutnya. Contoh: agama Islam, protestan, katolik, Budha, Hindu.

5. Dari sudut fungsinya, meliputi operative institutions yakni pranata sosial yang berfungsi sebagai penghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pranata sosial yang bersangkutan. Contoh: Industrialisasi, demokratisasi. Regulative Institutions yakni pranata sosial bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari pranat tersebut. Contoh: pranata hukum: kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

Pranata Sosial

F. Proses Pembentukan Pranata Sosial
Pembentukan pranata sosial melalui proses sosialisasi, proses intitutonalization, dan proses internalized. Adapun penjelasan tentang proses pembentukan pranata sosial antara lain sebagai berikut:
1. Proses sosialisasi yakni proses untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan suatu norma kemasyarakatan yang baru, agar masyarakat mengenal dan mengetahui norma tersebut.
2. Proses institutonalization yakni proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu pranata sosial, sehingga norma-norma kemasyarakatan itu oleh masyarakat tidak hanya dikenal, diakui, dihargai dan tetapi kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari.
3. Norma-norma yang internalized artinya proses norma-norma kemasyarakat tidak hanya berhenti sampai institutionalization saja, akan tetapi mungkin norma-norma tersebut mendarah daging dalam jiwa anggota masyarakat.

Demikian artikel kami tentang pranata sosial. Semoga informasi dari kami terkait pranata sosial bermanfaat.

Wednesday, January 20

Hubungan Struktur Sosial dengan Mobilitas Sosial

Hubungan struktur sosial dengan mobilitas sosial - Dalam artikel ini, kita akan mengkaji tentang hubungan struktur sosial dan mobilitas sosial. Selain itu, tujuan dalam mempelajari mobilitas sosial juga menjadi materi tambahan.

Hubungan Struktur Sosial dengan Mobilitas Sosial

Setelah panjang lebar kita membahas mengenai struktur sosial dan mobilitas sosial, pertanyaan penting yang dimunculkan pada akhir pembahasan ini adalah bagaimanakah hubungan antara keduanya? Sejauh manakah mereka memengaruhi satu dengan yang lain?

Mobilitas sosial sebagai gerak perpindahan penduduk pada dasarnya terjadi karena adanya mekanisme struktur sosial masyarakat yang menghendaki adanya perpindahan secara alamiah. Secara alamiah maksudnya anggota masyarakat memiliki status dan peranan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan terjadinya pelapisan atau stratifikasi sosial sesuai dengan status yang dimilikinya. Dengan demikian stratifikasi sosial merupakan sesuatu yang bersifat alamiah berkenaan dengan status dan peranan yang dimiliki oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Mobilitas sosial sedikit banyak mengandung tujuan agar struktur sosial masyarakat berubah. Maksudnya terjadi perubahan-perubahan pada strata yang satu ke strata yang lain, terutama dari strata yang rendah ke strata yang lebih tinggi. Anggota suatu kelompok sosial yang berada di kelas bawah misalnya, tentu mereka akan merasa jenuh, bosan, dan menimbulkan ketidakbetahan dalam strata tersebut, sehingga mereka berusaha untuk mengadakan mobilitas sosial naik (social climbing), dengan harapan status sosial dan taraf hidupnya juga akan lebih baik.

Tujuan Mempelajari Mobilitas Sosial

Mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat? Apakah tujuannya? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa mobilitas soaial diartikan sebagai suatu proses perubahan status sosial seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih buruk, atau sama dengan status yang sebelumnya.

Atau dalam kata lain mobilitas sosial merupakan peralihan status dan peranan individu atau kelompok sosial dari suatu status sosial ke status sosial lainnya, baik yang sederajat ataupun yang tidak sederajat dibutuhkan oleh anggota masyarakat agar struktur sosial masyarakat berubah. Dari asumsi tersebut kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa tujuan mempelajari mobilitas sosial adalah untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kelanggengan atau keluwesan struktur sosial pada suatu masyarakat.

Para sosiolog mempunyai perhatian khusus terhadap kesulitan - kesulitan yang dihadapi para individu atau kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan di masyarakat. Semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan suatu kedudukan, maka semakin besar pula tingkat mobilitas sosialnya. Hal ini berarti bahwa sistem stratifikasi sosial masyarakat semakin terbuka.

Pada masyarakat yang mempunyai sifat kasta bersifat tertutup sulit terjadi mobilitas sosial vertikal. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal di bawah ini.
a. Kedudukan seseorang sudah ditentukan sejak ia pertama kali dilahirkan di sekolah.
b. Jenis pekerjaan yang dilakukan, pendidikan yang diperoleh, dan seluruh pola-pola hidupnya sudah diketahui sejak ia dilahirkan.
c. Struktur sosial masyarakatnya tidak memberikan peluang untuk mengadakan perubahan.

Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi yang bersifat terbuka, di mana kedudukan, pekerjaan, dan pendidikan yang hendak dicapai terserah pada usaha dan kemampuan individu. Sifat terbuka dalam stratifikasi masyarakat ini mendorong seseorang untuk bersaing dan mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih terpandang di masyarakat. Meskipundemikian hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan tetap ada, misalnya birokrasi, kejujuran, semangat yang kuat, biaya, ketabahan, kelincahan berorganisasi, dan lain-lain.

Dengan mengetahui tentang pentingnya mobilitas sosial, kita bisa mengerti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam memperbaiki status atau kedudukan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras jika ingin mendapatkan kedudukan yang lebih baik.

Hubungan Struktur Sosial dengan Mobilitas Sosial

Begitu juga apabila kita ingin mempertahankan kedudukan yang kita dapat sekarang. Kita harus bekerja keras untuk bisa mempertahankan kedudukan yang sudah didapat.

Demikian artikel kami tentang hubungan struktur sosial dengan mobilitas sosial dan tujuan mempelajari mobilitas sosial. Semoga informasi dari kami terkait hubungan struktur sosial dengan mobilitas sosial bermanfaat.

Konsekuensi Mobilitas Sosial

Konsekuensi Mobilitas Sosial
Konsekuensi mobilitas sosial. Mobilitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat, baik vertikal maupun horizontal dapat memberikan konsekuensi-konsekuensi, baik positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial. Di samping itu juga memberikan konsekuensi, baik bagi orang yang mengalami mobilitas itu sendiri maupun bagi seluruh anggota masyarakat.

a. Konsekuensi Positif Mobilitas Sosial

Ada beberapa konsekuensi positif yang muncul sebagai akibat adanya mobilitas sosial dalam masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut.
1) Individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan harapan atau cita-citanya. Hal ini karena adanya kesempatan terbuka untuk pindah dari lapisan bawah ke lapisan atas.
2) Tidak tertutup kemungkinan bagi warga kelas sosial tertentu akan lebih maju daripada warga kelas sosial di atasnya.
3) Individu atau kelompok dapat merasakan kepuasan apabila dapat mencapai kedudukan yang diinginkannya atau dapat meningkatkan kedudukan sosialnya dalam masyarakat.
4) Memberikan dorongan atau rangsangan kepada warga masyarakat, individu, maupun kelompok untuk bekerja perubahan sosial akan lambat terjadi.
5) Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Mobilitas sosial mendorong masyarakat untuk mengalami perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Sebaliknya, jika masyarakat statis dan tidak banyak bergerak, maka perubahan sosial akan lambat terjadi.

b. Konsekuensi Negatif Mobilitas Sosial

Sementara itu, beberapa konsekuensi negatif yang seringkali muncul mengiringi mobilitas sosial, di antaranya adalah urbanisasi, munculnya kawasan kumuh, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan konflik.

1) Urbanisasi sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial
Kamu tentu tidak asing lagi mendengar istilah urbanisasi. Apakah urbanisasi itu? Mengapa terjadi urbanisasi? Terjadinya urbanisasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari pedesaan atau daerah asal maupun dari kota atau daerah tujuan. Faktor dari pedesaan disebut faktor pendorong, sedangkan faktor dari perkotaan disebut dengan faktor penarik. Secara umum, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Namun demikian, sebenarnya pengertian urbanisasi itu mengandung arti bermacam-macam, antara lain seperti dikemukakan Schoorberikut ini.
a) Arus pindah ke kota.
b) Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja nonagraris di sektor industri dan sektor tekstil.
c) Tumbuhnya pemukiman menjadi kota.
d) Meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan yang memengaruhi segi ekonomi, sosial budaya, dan psikologi.

Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hal yang penting dari urbanisasi adalah sebagai berikut.
a) Urbanisasi merupakan proses perkotaan dalam bentuk fisik dan nonfisik.
(1) Nonfisik, yaitu perubahan gaya hidup dan perilaku yang berciri ketaatan.
(2) Fisik, yaitu perkembangan wilayah atau fisik kota, di mana banyak didirikan bangunan atau gedung-gedung bertingkat.
b) Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

Urbanisasi atau mengalirnya penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan disebabkan adanya perbedaan tingkat kehidupan antara kedua daerah tersebut, di mana terjadi perbedaan dalam tingkat sosial, ekonomi, dan politik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota masyarakat melakukan urbanisasi. Faktor-faktor tersebut digolongkan sebagai faktor pendorong dan faktor penarik urbanisasi.
a) Faktor Pendorong (Push Factor) Urbanisasi
Kondisi pedesaan yang mendorong anggota masyarakatnya melakukan urbanisasi antara lain sebagai berikut.
1) Lapangan pekerjaan di desa umumnya kurang atau terbatas. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia dan daya dukung desa tersebut.
2) Penduduk desa, terutama kaum muda merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat yang mengakibatkan cara hidup yang statis dan monoton. Pandangan ini berbeda dengan kaum tua, yang mempunyai keyakinan bahwa melaksanakan adat yang menjadi warisan leluhur merupakan kepuasan, kewajiban, dan kebutuhan.
3) Kesempatan untuk menambah pengetahuan di desa tidak banyak, sehingga mereka yang mempunyai keinginan kuat untuk menimba ilmu pengetahuan terpaksa meninggalkan desanya menuju ke kota.
4) Di desa, sarana rekreasi sangat kurang.
5) Penduduk desa yang mempunyai keahlian selain bertani sangat sulit mengembangkan potensinya.

b) Faktor Penarik (Pull Factor) Urbanisasi
Kondisi atau keadaan perkotaan yang menarik masyarakat desa melakukan urbanisasi antara lain sebagai berikut.
1) Penduduk desa umumnya beranggapan bahwa di kota banyak pekerjaan, sehingga mereka dapat menambah penghasilan atau dengan kata lain di kota mereka akan dapat meningkatkan taraf hidupnya.
2) Kota lebih banyak memberikan kesempatan yang memungkinkan mereka mendirikan perusahaan, industri, atau usaha-usaha lainnya.
3) Berbagai kursus atau pendidikan banyak terdapat di kota.
4) Kota dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mengembangkan diri, sehingga bidang usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan cepat.
5) Kelebihan modal di kota lebih banyak daripada di desa.

2) Munculnya Kawasan Kumuh (Slum Area) sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial
Sebagai akibat dari urbanisasi, penduduk desa yang berstatus sebagai urban atau pendatang, tidak sedikit yang mendirikan pemukiman kumuh sebagai rumah mereka di tempat-tempat yang tidak layak huni, seperti di pinggir rel kereta api, bantaran sungai, di sekitar tempat pembuangan sampah akhir, atau di kolong-kolong jembatan. Hal ini menjadi beban kota yang cukup pelik, karena biasanya orang-orang yang tinggal di wilayah ini menganggap bahwa pemukiman mereka ini permanen dan milik mereka, padahal mereka dianggap sebagai penduduk yang ilegal, baik itu secara administratif maupun secara kepemilikan tanah.

3) Banyaknya pengangguran sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial
Pengangguran muncul sebagai akibat tidak seimbangnya jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sangat sedikit, sedangkan orang yang membutuhkan kerja cukup banyak. Meskipun telah terjadi mobilitas sosial yang bersifat vertikal, tidak akan menjamin seorang sarjana dapat langsung bekerja sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimilikinya.

Di masyarakat, kita mengenal dua bentuk pengangguran, yaitu pengangguran tersamar dan pengangguran sesungguhnya.
a) Pengangguran tersamar (disguissed unemployment) adalah pekerja yang tidak bekerja sepenuhnya, sehingga menghasilkan produktivitas rendah. Orang yang ada dalam golongan ini sebenarnya memiliki pekerjaan umum, namun dengan pekerjaan yang ia miliki tersebut tidak dijalankan dengan efektif sehingga produktivitasnya menjadi rendah.
b) Pengangguran yang sesungguhnya adalah pengangguran yang terjadi karena usia lanjut atau tidak mampu lagi bekerja, tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya, atau tidak bekerja sama sekali karena pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya, dan sebagainya.

Orang yang ada dalam golongan ini benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau sudah tidak mampu lagi bekerja karena usia atau kondisi kesehatan. Contohnya pensiunan pegawai, orang yang memiliki penyakit menahun, dan tidak adanya peluang kerja yang mampu menampung angkatan kerja.

Di Indonesia, pengangguran merupakan masalah nasional, yang dari tahun ke tahun jumlahnya selalu bertambah. Hal ini disebabkan lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja yang jumlahnya sangat banyak. Pengangguran terbanyak terjadi di Pulau Jawa, karena pulau itu yang paling padat penduduknya.

4) Kemiskinan sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial
Kemiskinan merupakan permasalahan dasar dan menjadi kenyataan pahit dalam masyarakat. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan proses ekonomi dan teknologi yang sangat memengaruhi hubungan antarmanusia. Bagi hampir semua manusia di dunia ini, kemiskinan merupakan keadaan yang paling buruk dan sangat ditakuti oleh semua orang. Banyak jalan yang mereka tempuh untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan masih akan menjadi lebih buruk lagi apabila dipandang sebagai kumpulan dari rendahnya ekonomi dan buruknya nilai moral.

Miskin di sini dihubungkan dengan kehidupan ekonomi yaitu pendapatan perorangan atau pendapatan masyarakat dalam tingkatan rendah Ukuran kemiskinan yang terdapat di negara berkembang adalah taraf kehidupan yang tidak normal menurut target kesejahteraan suatu negara menurut ketentuan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun standar yang digunakan PBB untuk meng-klasifikasikan suatu negara termasuk dalam negara miskin antara lain sebagai berikut.
a) Pendapatan atau penghasilan penduduk rendah.
b) Perumahan yang tidak memadai.
c) Mata pencaharian agraris dengan menggunakan teknologi tradisional.
d) Kesehatan penduduk yang rendah.
e) Angka kematian yang tinggi.
f) Pendidikan yang rendah.

5) Perilaku kriminal (kriminalitas) sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial
Bentuk dari kompensasi orang-orang yang telah sibuk mencari pekerjaan sedangkan lapangan kerja yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan para pencari kerja, atau karena dorongan ekonomi yang sangat mendesak mengakibatkan lahirnya perilaku kriminal yang saat ini semakin kompleks dan dengan modus operandi yang semakin bertambah variasinya. Beberapa contoh perilaku kriminal yang ada di masyarakat adalah pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penodongan, perampokan, dan penganiayaan.

Kriminalitas menurut aspek sosial adalah seseorang yang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri, atau berbuat menyimpang dari norma-norma yang berlaku dengan sadar, sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Sumber kejahatan bukan hanya berasal dari dalam manusia itu sendiri, melainkan juga karena tekanan dari luar, serta adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kita mengalami kesulitan untuk menggali akar-akar yang melahirkan kejahatan tersebut.

Namun demikian, kita dapat menduga adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan, yaitu sebagai berikut.
a) Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat
b) Sifat serakah manusia untuk memiliki barang-barang atau memenuhi kebutuhan akan benda-benda yang terkesan mewah.
c) Pengaruh dari lingkungan fisik atau sosial.
d) Keadaan yang serba kurang akan kebutuhan hidup.
e) Pengaruh dari luar individu, baik berupa ajakan, tekanan, atau ancaman.
f) Lemahnya ikatan-ikatan moral dan keagamaan.
g) Terjadinya mobilitas sosial yang ada dalam masyarakat.
h) Pengangguran.
i) Adanya ketimpangan-ketimpangan sosial.
j) Gangguan psikologis dari pelaku kejahatan atau kriminal.

Konsekuensi Mobilitas Sosial

6) Terjadi Konflik atau Benturan antara Berbagai Nilai dan Kepentingan Tertentu
Adanya persaingan yang ketat dalam mobilitas sosial memungkinkan terjadinya sebuah pertentangan di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hal itu karena sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas dan tidak dapat menampung semua sumber daya manusia yang ada, sehingga tidak jarang untuk memperebutkan satu kedudukan tertentu, orang akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkannya.

Demikian artikel kami tentang konsekuensi mobilitas sosial yang terdiri dari konsekuensi positif dan negatif. Semoga informasi dari kami terkait konsekuensi mobilitas sosial yang terdiri dari konsekuensi positif dan negatif bermanfaat.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Mobilitas Sosial

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap mobilitas sosial manusia sebagai anggota masyarakat, di antaranya adalah faktor status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, motif-motif keagamaan, faktor kependudukan, dan keinginan melihat daerah lain.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Mobilitas Sosial

a. Status Sosial sebagai faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial
Pada dasarnya, manusia akan memiliki status yang sama dengan orang tuanya ketika ia dilahirkan sampai dengan masa awal-awal kehidupannya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan seseorang akan merasa tidak puas dengan kepemilikan statusnya yang masih berada di bawah bayang-bayang orang tuanya. 

Hal itulah yang mendorong individu tersebut untuk berusaha meningkatkan statusnya demi perbaikan atau kesejahteraan hidupnya. Atau paling tidak berbeda dengan status yang telah dimiliki oleh orang tuanya, meskipun dalam strata sosial, status itu masih di dalam satu hierarki. Usaha yang bisa kamu lakukan untuk mengubah status yang telah kamu miliki agar berbeda dengan status orang tuamu, misalnya dengan belajar yang rajin agar kelak bisa bekerja pada sebuah perusahaan dengan posisi yang lebih baik.

b. Keadaan Ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial
Ada beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi penduduk lemah, di antaranya adalah kegagalan panen, daerah yang ditempatinya tandus, dan habisnya sumber daya lingkungan. Penduduk yang tidak mau menerima keadaan demikian akan berpindah ke daerah lain (berimigrasi) atau ke kota besar (urbanisasi) dengan harapan dapat memperbaiki keadaan ekonomi atau taraf hidupnya. Dalam kajian sosiologi, orang yang demikian ini disebut mengalami mobilitas sosial.

c. Situasi Politik sebagai faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial
Mobilitas sosial yang dilakukan manusia juga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh persoalan-persoalan politik yang terjadi dalam suatu negara. Walaupun tanah airnya subur dan makmur, seperti di Indonesia, tetapi apabila kondisi politiknya tidak sejalan dengan pola pikirnya, atau justru menganggap kondisinya sudah carut-marut, mereka menginginkan terjadinya mobilitas sosial. Mereka memilih untuk meninggalkan tanah airnya dan pindah ke negara lain yang mereka anggap cocok dengan pola pikir dan aspirasi politiknya, terlepas dari itu untuk kenyamanan hidupannya.

d. Motif-Motif Keagamaan sebagai faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial
Dalam fakta sejarah telah mencatat bahwa di dalam masyarakat juga terdapat mobilitas penduduk yang disebabkan latar belakang atau motif keagamaan. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk dakwah agama Islam, atau adanya tugas suci dari para misionaris untuk mengajarkan agama ke negara lain.

e. Faktor Kependudukan (Demografi) sebagai faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial
Faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik. Pada daerah yang padat penduduknya, terutama di kota-kota besar, anggota masyarakat cenderung melakukan mobilitassosial untuk menduduki lapisan yang lebih tinggi. Hal ini mengingat persaingan hidupnya lebih ketat jika dibandingkan dengan daerah yang penduduknya jarang atau kota kecil. Di samping itu pertambahan jumlah penduduk yang pesat ternyata mengakibatkan padatnya tempat pemukiman serta kemiskinan. Keadaan ini juga yang mendorong sebagian masyarakat untuk mencari tempat pemukiman yang lain yang jarang penduduknya.

f. Keinginan Melihat Daerah Lain sebagai faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial
Pernahkah kamu mendengar kata pepatah, ‘rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri?’ Kaitannya dengan mobilitas sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat, maksud pepatah tersebut adalah bahwa seseorang atau sekelompok orang memiliki keinginan untuk melihat wilayah lain di luar tempat di mana ia tinggal. Selain untuk tujuan wisata, kemungkinan besar untuk menempuh pendidikan tinggi. Contohnya, salah seorang siswa kelas XII SMA yang setelah lulus nanti memiliki keinginan untuk berkuliah di Malaysia. Hal itu dikarenakan adanya keinginan dari seorang siswa itu untuk melihat Malaysia, sistem pendidikan di sana, dan fasilitas-fasilitas kehidupan, termasuk fasilitas pendidikan yang mungkin lebih baik daripada di tempat tinggalnya saat ini.

Di samping faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yang telah disebutkan di atas, kita juga mengenal beberapa faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya mobilitas sosial, di antaranya adalah faktor kondisi geografis, situasi psikologi sosial, dan lingkungan pekerjaan.


Faktor-Faktor yang Memengaruhi Mobilitas Sosial

a. Faktor kondisi geografis, seperti daerah yang rawan bencana alam mendorong masyarakat yang tinggal di daerah itu untuk lebih memilih pindah ke daerah lain yang lebih stabil dan aman.
b. Faktor situasi psikologi sosial, seperti wilayah yang rawan konflik mendorong masyarakat yang tinggal di wilayah itu untuk berpindah ke wilayah yang lebih nyaman dengan alasan jaminan hidup yang lebih aman.
c. Faktor lingkungan pekerjaan yang tidak mendukung secara psikologis cenderung merangsang individu untuk melakukan perpindahan dengan alasan mencari tempat yang nyaman untuk bekerja.

Demikian artikel kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Semoga informasi dari kami terkait faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial bermanfaat.

Bentuk-Bentuk Mobilitas Sosial

Bentuk-Bentuk Mobilitas Sosial
Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat, kita mengenal tiga bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas fisik, mobilitas horizontal, dan mobilitas vertikal.

a. Mobilitas Fisik (Physical Mobility) sebagai Bentuk Mobilitas Sosial

Mobilitas fisik memberi kemungkinan dan kesempatan kepada seseorang untuk memindahkan tempat kediaman dalam hubungannya dengan alat-alat transportasi dan lalu
 lintas modern. Artinya, dengan adanya alat-alat transportasi dan lalu lintas modern, akan memberikan kemudahan anggota masyarakat untuk melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Akibatnya, akan terjadi proses-proses asimilasi dan akulturasi yang selanjutnya akan membawa pengaruh tertentu, misalnya kita sering tidak mengenal latar belakang sosial dari seorang pendatang baru. Contohnya, dengan adanya alat transportasi dan lalu lintas mutakhir, seperti pesawat terbang, kereta api cepat atau yang lainnya, merangsang pemikiran seseorang untuk melakukan perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan bagi seseorang untuk mendapatkan fasilitas tersebut, tentunya yang dapat dijangkau oleh kemampuan individu tersebut.

b. Mobilitas Horizontal (Horizontally Mobility) sebagai Bentuk Mobilitas Sosial

Menurut Soerjono Soekanto,mobilitas horizontal dapat diartikan sebagai perpindahan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok ke kelompok lainnya yang sederajat. Atau dapat dikatakan pula sebagai perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga secara mendatar dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial horizontal ini memberi kemungkinan perubahan dalam pekerjaan dan atau kedudukan yang tidak bersifat sebagai suatu pergeseran dalam hierarki sosial. Ciri utama mobilitas sosialhorizontal adalah lapisan sosial yang ditempati tidak mengalami perubahan. Sebagai contohnya Pak Hendra, seorang pengusaha meubel (furniture) berkualitas ekspor. Karena telah memiliki keuntungan yang besar dan banyaknya jaringan bisnis yang terjalin dari usahanya, kini Pak Hendra beralih usaha sebagai perancang desain interior untuk meubel (furniture). Dalam hal ini ia melakukan mobilitas horizontal. Karena dalam perpindahan usahanya tersebut,tidak terjadi perubahan status, di mana sebelumnya seorang pengusaha meubel dan setelah melakukan perpindahan tetap menyediakan jasa yang berhubungan dengan meubel (furniture).

Dalam masyarakat, kita mengenal dua bentuk mobilitas horizontal, yaitu mobilitas horizontal intragenerasi dan mobilitas horizontal antargenerasi.
1) Mobilitas horizontal intragenerasi adalah mobilitas horizontal yang terjadi dalam diri seseorang. Misalnya seorang dosen sebuah perguruan tinggi swasta yang ingin memperbaiki nasibnya. Ia mencoba mengikuti serangkaian tes untuk diterima sebagai dosen di perguruan tinggi negeri. Setelah melewati beberapa tahapan tes, akhirnya ia diterima dan menjadi dosen di perguruan tinggi negeri.
2) Mobilitas horizontal antargenerasi adalah mobilitas horizontal yang terjadi dalam dua generasi atau lebih. Misalnya, Sukardono adalah seorang anggota TNI dengan pangkat mayor, yang dapat digolongkan ke dalam lapisan menengah. Sedangkan Munaf, anaknya, tidak mau mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang anggota TNI, dan lebih memilih menjadi seorang dosen di perguruan tinggi negeri yang berada pada lapisan menengah pula. Perubahan dari pekerjaan sang ayah sebagai anggota TNI dengan pangkat mayor ke anaknya sebagai seorang dosen perguruan tinggi negeri merupakan bentuk mobilitas horizontal antargenerasi yang dapat kita temui di masyarakat.

c. Mobilitas Vertikal (Vertically Mobility) sebagai Bentuk Mobilitas Sosial

Mobilitas vertikal adalah sebuah peralihan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal ini memberi kemungkinan terjadinya pergeseran status, baik ke atas maupun ke bawah.

1) Macam-Macam Mobilitas Vertikal
Berdasarkan penjelasan tersebut, sesuai dengan arahnya kita dapat membedakan mobilitas vertikal atas mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun.
a. Mobilitas vertikal naik (social climbingatau upward mobility)adalah peralihan individu atau objek-objek sosial menuju pada tingkat yang lebih tinggi. Adapun yang menjadi ciri-ciri mobilitas ini adalah sebagai berikut.
• Masuknya individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi.
• Pembentukan kelompok baru, yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu pembentuk kelompok tersebut.

b. Mobilitas vertikal turun (social sinking atau downward mobility)adalah peralihan individu atau objek-objek sosial menuju pada tingkat yang lebih rendah. Adapun yang menjadi ciri-ciri mobilitas ini adalah sebagai berikut.
• Turunnya kedudukan sosial individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya.
• Turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berupa disintegrasi dalam kelompok sebagai suatu kesatuan.

Di samping itu, kita juga dapat membedakan mobilitas vertikal ini atas mobilitas vertikal intragenerasi dan mobilitas vertikal antargenerasi.
a. Mobilitas vertikal intragenerasi adalah mobilitas vertikal yang terjadi dalam diri seseorang atau mobilitas yang dialami oleh orang itu sendiri. Misalnya bekerja di perusahaan itu Resita adalah seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jurnalistik. Pada awalnya, ia melamar dan diterima sebagai reporter atau wartawan. Karena prestasinya, dua tahun kemudian ia dinaikkan kedudukannya sebagai redaktur. Setelah dua tahun menjadi redaktur, dirinya dinilai pantas untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan redaksi, dikarenakan dedikasinya kepada perusahaan sangat baik. Dalam hal ini, Resita mengalami mobilitas vertikal intragenerasi naik. Selain itu juga ada mobilitas vertikal intragenerasi turun. Contohnya adalah yang diturunkan pangkatnya atau bahkan dikeluarkan (desersi)dari kesatuan karena menyalahgunakan kekuasaan seorang anggota militer.

b. Mobilitas vertikal antargenerasi adalah mobilitas vertikal yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah–ibu, generasi anak, generasi cucu dan seterusnya, atau generasi sekarang dengan generasi terdahulu. Contohnya, zaman dulu ayahnya adalah seorang buruh tani yang tidak berpendidikan dan miskin, tetapi ia berhasil mendidik dan menyekolahkan anaknya, sehingga anaknya menjadi seorang sarjana dan kemudian menjadi seorang pengusaha sukses yang kaya.

2) Prinsip Umum Mobilitas Vertikal
Berdasarkan penjelasan mengenai mobilitas vertikal di atas, perlu kamu ketahui bahwa Pitirim A. Sorokin mengemukakan adanya beberapa prinsip umum yang sangat penting bagi mobilitas vertikal, antara lain sebagai berikut.
a. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem pelapisannya secara mutlak tertutup, sekalipun itu pada masyarakat yang memakai tipe kasta seperti di India, walaupun mobilitas sosialnya hampir tidak tampak, namun diyakini proses mobilitas sosial vertikal ini pasti ada.
b. Betapapun terbukanya sistem pelapisan sosial dalam suatu masyarakat, tidak mungkin mobilitas sosial vertikal dapat dilakukan sebebas-bebasnya, atau dengan kata lain sedikit banyak pasti ada hambatannya.
c. Tidak ada mobilitas sosial vertikal yang umum yang berlaku bagi semua masyarakat. Setiap masyarakat memiliki ciri-ciri khas dalam mobilitas sosial vertikal.
d. Laju mobilitas sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda-beda.

3) Proses-Proses dalam Mobilitas Vertikal
Dalam mobilitas vertikal yang memberi kemungkinan terjadinya perpindahan kedudukan yang tidak sederajat ini di dalamnya terjadi proses-proses seperti penerimaan, kenaikan pangkat, degradasi, dan pelepasan.

a. Penerimaan
Dalam masyarakat modern, untuk memperoleh nilai tambah dibutuhkan syarat-syarat pendidikan, baik itu melalui sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun melalui latihan dinas intern dalam jawatan, kantor, ataupun perusahaan. Kualitas seseorang menjadi syarat yang dipentingkan dalam masyarakat modern untuk bisa menduduki suatu jabatan tertentu di sebuah instansi atau perusahaan.
b. Kenaikan Pangkat
Dalam hal, ini kenaikan pangkat atau kedudukan terutama di bidang pekerjaan dititikberatkan pada kualitas dan kemampuan seseorang. Termasuk prestasi dan dedikasinya terhadap pekerjaan sangat diperhitungkan sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat atau kedudukan.
c. Degradasi
Degradasi atau menurunkan kedudukan merupakan suatu tindakan untuk mengganti seseorang yang kurang cakap dengan seseorang yang lebih cakap, tetapi dapat pula merupakan suatu hukuman karena pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati.
d. Pelepasan
Pelepasan biasanya terjadi karena suatu kesalahan atau kecakapan yang kurang, mengingat usia yang sudah cukup tua dan pantas untuk dipensiun. Di dalam suatu lingkungan kerja, selain usia yang sudah tidak produktif, tingkat pelanggaran juga diperhitungkan untuk melepas seseorang dari kelompok tersebut. Hal ini terutama terjadi di dalam sebuah perusahaan swasta, karena dapat menghambat kinerja perusahaan itu sendiri.

4) Saluran-Saluran Mobilitas Vertikal

Menurut Pitirim A. Sorokin, mobilitas sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat, yang berarti melalui saluran-saluran itu mobilitas sosial vertikal dapat terjadi. Proses mobilitas sosial vertikal melalui saluran-saluran tersebut menurut Pitirim A. Sorokin disebut sebagai social circulation (sirkulasi sosial). Adapun saluran-saluran tersebut di antaranya adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan perkawinan.

a. Angkatan bersenjata sebagai saluran mobilitas sosial
Angkatan bersenjata atau dalam hal ini ketentaraan merupakan saluran mobilitas sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam struktur militer, terdapat unsur yang memungkinkan untuk terjadinya mobilitas sosial. Di dalamnya terdapat jenjang kepangkatan, jenjang karier, dan juga kemungkinan untuk menduduki jabatan penting di struktur pemerintahan. Sebagai anggota militer, individu yang memiliki kemampuan dan prestasi yang baik akan dapat merubah stratanya menjadi lebih tinggi, tentu saja dipertimbangkan pula jasa-jasanya terhadap negara.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penurunan pangkat atau bahkan pemecatan secara tidak hormat kepada individu-individu yang sengaja atau tidak telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai anggota sistem ini. Misalnya terlibat dalam pembunuhan, pemakaian narkoba, atau terlibat dalam penyelundupan barang-barang yang akhirnya merugikan institusi, dan lain sebagainya.

Bentuk-Bentuk Mobilitas Sosial

b. Lembaga Keagamaan sebagai saluran mobilitas sosial
Agama apapun mengajarkan bahwa manusia dalam keadaan sederajat. Atas dasar itu, para tokoh agama berjuang keras meningkatkan ketakwaan umatnya untuk menaikkan kedudukan orang-orang yang merasa dari lapisan atau status rendah, mengingat dalam agama yang membedakan kedudukan seseorang adalah kadar ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian mereka akan dapat menyadari kedudukannya masingmasing. Mereka yang secara ekonomi mempunyai status sosial rendah berani bergaul dengan orangorang yang berstatus sosial lebih tinggi. Hal ini karena dalam lembaga keagamaan mobilitas dilihat dari sisi keimanannya terhadap agama yang dipeluknya, bukan strata dalam agama. Jika seseorang memiliki kadar keimanan yang tinggi, maka secara otomatis ia akan dihormati, disegani, dan dihargai karena penguasaannya terhadap ilmu agama lebih tinggi dari umat yang lain. Sebenarnya dalam agama tidak dikenal strata, namun strata yang dimaksud adalah strata keimanan kepada agama dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa

c. Lembaga Pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial
Lembaga pendidikan formal seperti sekolah maupun lembaga pendidikan luar sekolah pada umumnya merupakan saluran yang nyata dari mobilitas sosial vertikal. Bahkan sekolah dianggap sebagai social elevator (pengangkat kedudukan sosial), di mana seseorang yang berasal dari kedudukan yang paling rendah dalam masyarakat dapat bergerak ke kedudukan sosial yang paling tinggi hanya karena berpendidikan. Sekolah pada umumnya menjadi saluran konkret dari mobilitas sosial vertikal. Hal ini disebabkan individu-individu yang hidup dalam masyarakat mengalami pendidikan yang berjenjang mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai puncaknya yaitu pendidikan tinggi. Tamatan pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi, biasanya diakui memiliki strata yang tinggi dalam masyarakat, karena penguasaan ilmu yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. Namun demikian, tidak menutup peluang bagi individu lainnya yang akan melakukan mobilitas vertikal dalam pendidikan ini, untuk terus meniti strata yang ada dalam masyarakat. Tentunya untuk perbaikan status dan kesejahteraan hidup.

d. Organisasi Politik sebagai saluran mobilitas sosial
Organisasi politik atau partai politik dapat memberi peluang bagi anggota-anggotanya untuk naik dalam lapisan sosial yang lebih tinggi. Seorang anggota partai yang pandai beragitasi, berorganisasi, mempunyai kepribadian yang baik, dan mempunyai aspirasi yang baik dapat meraih kedudukan yang terpandang dalam masyarakat.

e. Organisasi Ekonomi sebagai saluran mobilitas sosial
Ekonomi merupakan salah satu unsur di mana stratifikasi sosial itu dapat terjadi. Dalam masyarakat, seseorang yang kaya akan menempati strata yang tinggi dalam sistem stratifikasi sosial. Lebih-lebih jika orang-orang kaya itu menjabat kepengurusan dalam organisasi ekonomi, seperti perusahaan ekspor impor, biro perjalanan, yang mendorong lahirnya mobilitas vertikal naik. Namun sebaliknya, jika organisasi ekonomi itu bangkrut, maka orang di dalamnya akan mengalami mobilitas vertikal turun.

f. Organisasi Keahlian sebagai saluran mobilitas sosial
Organisasi keahlian seperti Persatuan Artis, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia dan lain sebagainya dapat menjadi saluran bagi terjadinya mobilitas sosial. Hal ini dikarenakan di dalam organisasi ini terdapat struktur yang memungkinkan untuk terjadinya mobilitas sosial, baik horizontal maupun vertikal.

g. Perkawinan sebagai saluran mobilitas sosial
Melalui perkawinan akan terjadi mobilitas sosial vertikal, bisa naik maupun turun. Misalnya seorang pemuda yang berasal dari kelas atas yang menikah dengan seorang pemudi dari kelas bawah. Dengan pernikahan itu, maka pemudi tersebut telah melakukan mobilitas sosial naik.

Demikian artikel kami tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial yang terdiri dari mobilitas fisik, mobilitas horizontal, dan mobilitas vertikal. Semoga informasi dari kami terkait bentuk-bentuk mobilitas sosial bermanfaat.

Pengertian Mobilitas Sosial

Pengertian mobilitas sosial. Pada kesempatan kali ini,kita akan membahas salah satu materi sosiologi yaitu pengertian mobilitas sosial. Akan tetapi, sebelum kita membahas pengertian mobilitas sosial, ada baiknya mari kita perhatikan bersama contoh kasus berikut ini. “Pak Ibrahim, seorang anggota masyarakat yang bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta. Setiap bulannya, ia memperoleh gaji sebesar Rp1.250.000,00. Suatu saat Pak Ibrahim ditawari pekerjaan oleh salah seorang temannya yang bekerja pada perusahaan lain, dengan gaji tiap bulannya Rp1.500.000,00. Dengan tawaran gaji yang lebih tinggi tersebut, akhirnya Pak Ibrahim memutuskan untuk pindah kerja ke perusahaan lain”.

Pengertian mobilitas sosial
Mobilitas berasal dari kata latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mobilitas sosial (social mobility) atau gerak sosial didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain.

Dengan kata lain, seseorang mengalami perubahan kedudukan (status) sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Oleh karena itu, mobilitas sosial mempunyai kaitan yang erat dengan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial, mengingat mobilitas sosial merupakan gerak pindah dari suatu lapisan ke lapisan yang lainnya, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah.

Pengertian mobilitas sosial yaitu perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Misalnya, seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Menurut Horton (1993), pengertian mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari stratayang satu ke strata yang lainnya. Sementara menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack (dalam Soekanto 1990), pengertian mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.

Dalam hal ini, masyarakat dengan kelas sosial yang bersifat terbuka merupakan masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi, sedangkan masyarakat yang berkelas sosial tertutup memiliki tingkat mobilitas sosial yang rendah. Hal ini mengingat pada masyarakat dengan kelas sosial tertutup sangat sedikit sekali, bahkan tidak memungkinkan terjadinya perpindahan anggota dari satu lapisan ke lapisan yang lain.

Bentuk-Bentuk Mobilitas Sosial
Dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat, kita mengenal tiga bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas fisik, mobilitas horizontal, dan mobilitas vertikal.

a. Mobilitas Fisik (Physical Mobility)
Mobilitas fisik memberi kemungkinan dan kesempatan kepada seseorang untuk memindahkan tempat kediaman dalam hubungannya dengan alat-alat transportasi dan lalu lintas modern. Artinya, dengan adanya alat-alat transportasi dan lalu lintas modern, akan memberikan kemudahan anggota masyarakat untuk melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain.

b. Mobilitas Horizontal (Horizontally Mobility)
Menurut Soerjono Soekanto, mobilitas horizontal dapat diartikan sebagai perpindahan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok ke kelompok lainnya yang sederajat. Atau dapat dikatakan pula sebagai perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga secara mendatar dalam lapisan sosial yang sama.

c. Mobilitas Vertikal (Vertically Mobility)
Mobilitas vertikal adalah sebuah peralihan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal ini memberi kemungkinan terjadinya pergeseran status, baik ke atas maupun ke bawah.

Pengertian Mobilitas Sosial

Prinsip Umum Mobilitas Vertikal
Berdasarkan penjelasan mengenai mobilitas vertikal di atas, perlu kamu ketahui bahwa Pitirim A. Sorokin mengemukakan adanya beberapa prinsip umum yang sangat penting bagi mobilitas vertikal, antara lain sebagai berikut.
1. Betapapun terbukanya sistem pelapisan sosial dalam suatu masyarakat, tidak mungkin mobilitas sosial vertikal dapat dilakukan sebebas-bebasnya, atau dengan kata lain sedikit banyak pasti ada hambatannya.
2. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem pelapisannya secara mutlak tertutup, sekalipun itu pada masyarakat yang memakai tipe kasta seperti di India, walaupun mobilitas sosialnya hampir tidak tampak, namun diyakini proses mobilitas sosial vertikal ini pasti ada.
3. Laju mobilitas sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda-beda.
4. Tidak ada mobilitas sosial vertikal yang umum yang berlaku bagi semua masyarakat. Setiap masyarakat memiliki ciri-ciri khas dalam mobilitas sosial vertikal.