KOLONIALISME DAN IMPERIALISME

KOLONIALISME DAN IMPERIALISME

 A.     Melacak Perburuan “Mutiara dari Timur” 

Sejarah telah mencatat bahwa kekayaan bumi Nusantara yang diibaratkan sebagai “mutiara dari timur” telah menarik perhatian negara lain untuk menjajah dan menguasai tanah air tercinta.

1.   Memahami Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Barat
Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Yang dimaksud dunia baru waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur (timurnya Eropa) sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa bangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksudkan itu adalah rempah-rempah seperti cengkih, lada, pala, dan lain-lain.

2.   Menganalisis Petualangan, Penjelajahan dan Penemuan Dunia Baru 
Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis juga telah menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul Belanda dan Inggris. Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan mereka terkait dengan
Ø  gold:  memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari  dan mengumpulkan emas, perak dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga.
Ø  glory: memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya.
Ø  gospel: menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama.

a.    Spanyol
Orang-orang Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur (disebut Tanah Hindia).
·           Christhoper Columbus.
  Merupakan prakarsa penjelajahan samudra dari eropa. Colombus melaksanakan pelayaran sebanyak tiga kali yaitu tahun 1492–1504. Perjalanan pertama, Colombus berangkat pada tanggal 3 Agustus 1492, tetapi sebelum berangkat Columbus menghadap kepada Ratu Isabella untuk mendapat dukungan termasuk fasilitas. Pada tanggal 6 September 1492, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Pada tanggal 12 Oktober 1492 rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di Tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Tempat mendarat Colombus ini kemudian dinamakan San Salvador. Berikutnya rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Merasa ekspedisinya telah berhasil maka rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Tahun 1493 Columbus sampai kembali di Spanyol. Dengan keberhasilannya mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru yakni Benua Amerika.

·           Magellan dan Sebastian del Cano. (1519-1522)
     Dia berhasil melewati samudra atlantik, pasifik, dan sampai di Filipina. Di Filipina, Magellan tewas dalam pertempran dengan penduduk asli. Rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan Filipina. Mereka di bawah pimpinan Sebastian del Cano terus berlayar ke arah selatan. Akhirnya rombongan tersebut sampai di pulau Maluku dan menemukan pusat rempah-rempah. Setelah mendapatkan data yang cukup, del Cano pulang ke Spanyol. Dengan penjelajahan dan pelayaran yang dipimpin oleh Magellan itu maka sering disebut-sebut bahwa tokoh yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali adalah Magellan.

b.    Portugis (Portugal)
Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru, membuat penasaran raja Portugis, Manuel l. Dipanggillah pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari Tanah Hindia. Vasco da Gama mencari jalan lain agar lebih cepat sampai di Tanah Hindia tempat penghasil rempah-rempah. Kebetulan sebelum Vasco da Gama mendapatkan perintah dari Raja Manuel l, sudah ada pelaut Portugis bernama Bartholomeus Diaz melakukan pelayaran mencari daerah Timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488 karena serangan ombak besar terpaksa Bartholomeus Diaz mendarat di suatu Ujung Selatan Benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Ia tidak melanjutkan penjelajahannya tetapi memilih bertolak kembali ke negerinya.
Pada tahun 1498 rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Kalikut dan juga Goa di pantai barat India. Ada pemandangan yang menarik dari kedatangan rombongan Vasco da Gama ini. Mereka ternyata sudah menyiapkan patok batu yang disebut batu padrao. Batu ini sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah yang disinggahi kemudian dipasang patok batu padraosebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis.
Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempahrempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan armada lengkap Alfonso de Albuquerque berangkat untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1511 armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Dengan demikian kekuatan Portugis semakin mendekati Kepulauan Nusantara. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya “mutiara dari timur” yakni di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku.
Akibat monopoli Portugis dalam mengelola rempah-rempah di Maluku, ada banyak pihak yang dirugukan, antaralain : penduduk asli, pedagang dalam dan luar nusantara. Akibatnya ada banyak sekali perlawanan melawan Portugis, antara lain oleh penduduk asli Pate Kadir (Katir) yang berakhir dengan kekalahan, dan oleh kerajaan Demak (Pati Unus) yang beakhir dengan kekalahan walaupun sudah dibantu oleh pasukan Kadir.

c.    Belanda
Mendengar keberhasilan orang-orang Spanyol dan juga Portugis dalam menemukan daerah baru, apalagi daerah penghasil rempah-rempah, para pelaut dan pedagang Belanda tidak mau ketinggalan, antara lain :
Ø       Tahun 1594 Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia Timur atau Tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan.
Ø       Pada tahun 1595 pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Piter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan empat kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat. Waktu itu di Kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdulkadir. Akan tetapi, sikap tidak baik Houtman membuat  rakyat mulai membenci bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu.
Ø      Tahun 1598 van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Neck mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku.

d.    Inggris
   Setelah Portugis berhasil menemukan kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat Lisabon (Portogal) berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 Tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia Timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company (EIC). Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Bahkan pada tahun 1811 pernah memegang kendali kekuasaan di Tanah Hindia.

B.     Menganalisis Kemaharajaan VOC 

1.   Tujuan dan perkembangan awal VOC
Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu mengakibatkan banyak orang eropa datang ke Nusantara. Persaingan antar kelompok atau kongsii dagang, maupun persaingan antar bangsa pun terjadi. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh seperti pada tahun 1600 Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company(EIC) di Kalkuta, India.
Pemerintah dan Parlemen Belanda (Staten Generaal) pada 1598 mengusulkan agar antarkongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara , diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau “Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur”. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain untuk: (1) menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi pedagang Belanda yang telah ada, (2) memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain.
VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut “Dewan Tujuh Belas” (de Heeren XVII). Mereka terdiri dari delapan perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas Besar Dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain:
a.      melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara,
b.      membentuk angkatan perang sendiri,
c.      melakukan peperangan,
d.      mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat,
e.      mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri,
f.       mengangkat pegawai sendiri, dan
g.      memerintah di negeri jajahan.
Dengan hak tersebut, VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara. Mengawali ekspansinya tahun 1605 VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng Victoria.

2.   Berbagai kebijakan dan kezaliman VOC di Indonesia
“Dewan Tujuh Belas” tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Maka pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan gubernur jenderal. Gubernur jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk “Dewan Hindia” (Raad van Indie). Tugas “Dewan Hindia” ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan gubernur jenderal.
Gubernur jenderal VOC antara lain : Pieter Both (1610-1614), Gerard Reynst (1614-1615) Laurens Reael (1615-1619), Jan Pieterzoon Coen (1619-1623), Pieter de Carpentier (1623-1627), dan Jan Pieterzoon Coen (1627). Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan:
a.      Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli, seperti monopoli rempah-rempah di Maluku.
b.      Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum Pribumi, tetapi yang penting VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan.
c.      VOC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis.
d.      VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Dalam kaitan ini VOC memiliki daya tawar yang kuat, sehingga dapat menentukan harga.
e.      Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional/kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi/dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi.
f.       Politik devide et impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya.

3.   Proses kebangkrutan VOC
Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat pengelolaan semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk, sehingga jarang menimbulkan masalah-masalah sosial.
Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus “Dewan Tujuh Belas” yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali Provinsi Holland), kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntunganya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. Sementara itu para pejabat VOC juga semakin feodal.
Pada tanggal 24 Juni 1719 Gubernur Jenderal Henricus Zwaardecroon mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap gubernur jenderal, kepada Dewan Hindia beserta isteri dan anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut, warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan kebesaran. Misalnya kereta ditarik enam ekor kuda, hiasan berwarna emas dan kusir orang Eropa untuk kereta kebesaran gubernur jenderal, sedang untuk anggota dewan hindia kuda yang menarik kereta hanya empat ekor dan hiasannya warna perak. Nampaknya para pejabat VOC sudah gila hormat dan ingin berfoya-foya. Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Hoorn konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan.
Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.

C.     Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda

1.   Masa Pemerintahan Republik Bataaf 
Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.
Pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.
Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.
Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Untuk mepertahankan Nusantara dari serangngan Inggris, Herman Williem Daendels.

a.   Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)
Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf).
Daendels melakukan beberapa langkah strategis untuk  menjalankan tugasnya, antara lain :
1)  Bidang pertahanan dan keamanan
·      Membangun benteng-benteng pertahanan baru
·      Mebangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon
·      Meningkatkan jumlah tentara
·      Mebangun Jalan Daendles dari Anyer, banten sampai Panarukan, jatim (1.100 km)
·      Pembangunan dilaksanakan dengan sistem kerja rodi
2)  Bidang peerintahan
·      Merubah adat istiadat dan tat cara di dalam kerajaan-kerajaan Jawa.
·      Membatasi kekuasaan raja-raja di Jawa
·      Membagi Pulau jawa menjadi sembilab daerah prefektur yang dikepalai seorang prefek. Setiap prefek bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
·      Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
·      Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
3)  Bidang peradilan
·      Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
·      Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.
4)  Soaial ekonomi
·      Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
·      Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
·      Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,
·      Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
·      Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

b.   Pemerintahan Janssen (1811)
Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen menggantikan Daendels pada tahun 1811. keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.
Pada saat ini, beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.

2.   Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia (1811-1816) 
Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.

a.   Kebijakan dalam bidang pemerintahan
·      Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan
·      membina hubungan baik dengan para penguasa yang sekiranya membenci Belanda.
·      Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya.
b.    Tindakan dalam bidang ekonomi
·      Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent) yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.
·      Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi.
·      Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.
·      Penghapusan sistem monopoli.
·      Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan.

3.   Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda 
Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda.

a.   Jalan tengah bersama Komisaris Jendral
Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). ebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang. Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas.
Ketiga Komisaris Jendral sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di lapangan, mereka itu bimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Pemerintah pusat Belanda dan daerah jajahan terus mengalami kerugian. Terjadi perdebatan antara kaum liberal yang bererkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam dan kaum konservatif yangberpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat.
Pada akhirnya Komisaris Jendral mengambil jalan tengah, yaitu eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan.
Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat). Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan.
Van der Capellen dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barangbarang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibanding ekspor. Perang Diponegoro juga membuat banyak dana tersedot.

b.  Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
Pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Tanam  Paksa.
Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.
Ø          Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.
Ø           Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
Ø           Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
Ø          Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
Ø          Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
Ø          Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
Ø           Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.
Ø          Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.

D.     Perlawanan Menentang Praktek Imperialisme dan Kolonialisme

1.   Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Maluku
Maluku pada waktu itu telah berdiri dua kerajaan besar yang saling bersaing, yaitu Ternate dan Tidore. Kedatangan Portugis dimanfaatkan oleh kedua kerajaan tersebut untuk menjalin kerjasama untuk memperkuat kerajaan masing-masing. Selama di Maluku, Portugis mendapat perlawanan dari rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Baabullah (1575), serta Sultan Said.
Belanda membantu Maluku untuk melawan Portugis. Setelah Portugis  meninggalkan Maluku, Belanda berbalik menjajah Maluku. Sultan Nuku merupakan raja dari Kesultanan Tidore yang memimpin perlawanan rakyatnya terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh lain yang memimpin perlawanan terhadap kaum imperialis di Maluku adalah Patimura. Perlawanan Patimura latarbelakangi oleh faktor dihentikannya dukungan terhadap gereja.

2.   Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Sumatera
Di Sumatera terjadi Perang Paderi. Perang ini dilatarbelakangi konflik antara kaum agama Islam (kaum paderi) dan tokoh-tokoh adat Sumatra Barat (kaum adat). Kaum Paderi berusaha untuk mengajarkan agama Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, gerakan paderi bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek-aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam. Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat tidak ingin kehilangan kedudukannya serta adat-istiadatnya, dan menentang ajaran kaum Paderi. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menyebabkan perang saudara dan mengundang kehadiran kekuatan Inggris dan Belanda.
Karena kaum adat terdesak,maka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan kaum paderi. Belanda menggunakan banyak cara untukmengalahkan kaum paderi yang salah satunya dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tiba di Palupuh untuk berunding. Namun, Belanda berkhianat dengan menangkap Tuanku Imam Bonjol dan membuangnya ke Cianjur, Ambon, dan terakhir ke Lota dekat Manado. Ia wafat dalam usia 92 tahun dan dimakamkan di Tomohon, Sulawesi Utara.
Di aceh perlawanan rakyat perlawanan kepada Belanda salah satunya dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro meninggal. Selanjutnya perlawanan dilanjutkan oleh Teuku Umar, namun pada 11 Februari 1899, Teuku Umar akhirnya tewas di Meulaboh. Perjuangan Teuku Umar dilanjutkan oleh istrinya yang bernama Cut Nyak Dhien.

3.   Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Sulawesi
Di Pulau Sulawesi, perlawanan untuk mengusir kekuatan VOC juga dilakukan oleh rakyat Sulawesi, walaupun tidak berhasil. Penyebabnya hampir sama dengan daerah lainnya di nusantara, yaitu karena adanya konflik dan persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Misalnya konflik antara Sultan Hasanuddin (raja Gowa) dari Makasar dan Aru Pallaka dari kerajaan Bone yang memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi tersebut.
Untuk menghadapi Sultan Hasanuddin, Belanda meminta bantuan dari Aru Pallaka yang bersengketa dengan Sultan Hasanuddin. Dengan kerja sama tersebut akhirnya Makasar jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya:
·      Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di kawasan Makasar dan Maluku.
·      VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian Timur dengan pusatnya Makasar.
·      Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki pada zaman Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Aru Palakka dan dia diangkat menjadi Raja Bone.

4.   Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Jawa
Perlawanan terhadap kaum imperialis oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Jawa diawali dengan perlawanan rakyat Demak yang dipimpin oleh Dipati Unus terhadap kekuatan Portugis di Malaka. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh penguasaan Malaka oleh Portugis, padahal Malaka adalah tempat bertemunya para pedagang Jawa yang kebanyak pada waktu itu berasal dari Demak.
Sebaliknya, pada saat yang sama, penguasa kerajaan Pajajaran melakukan kerja sama dengan bangsa Portugis setelah mereka mendapat ancaman dari kekuatan Islam di pesisir utara Pulau Jawa, yaitu Cirebon dan Banten. Hal inilah yang juga memperkuat kekuasaan Portugis di nusantara, dan melemahkan upaya perlawanan kerajaankerajaan nusantara terhadap kekuatan Barat.
Kerajaan Mataram melalui sultan agung di Jawa juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Ambisi untuk menggusur VOC dari Jawa mengalami kegagalan, karena hanya dilakukan sendiri dan tidak mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Jawa.
Tokoh lain yang melakukan perlawanan terhadap VOC adalah Untung Surapati. Untung Surapati melawan VOC dikarenakan sering memimpin perampokan terhadap pasukan VOC. Versi lain menyebutkan perlawanan Untung Surapati terhadap VOV dilatarbelakangi oleh wanita, yaitu ada anak perempuan perwira VOC yang jatuh cinta kepada Untung, perwira tersebut tidak berkenan dan berusaha membunuh Untung Surapati.
Di Jawa Tengah perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Perang ini dikenal dengan Perang Diponegoro (1825-1830). Penyebab terjadinya perang ini adalah rasa tidak puas yang hampir merata di kalangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di wilayah Kesultanan Yogyakarta.

5.   Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Kalimantan
Kerajaan Banjarmasin di Pulau Kalimantan pada tahun 1826 melakukan kerjasama secara resmi dengan Belanda. Sultan Adam menyatakan secara resmi hubungan antara Kerajaan Banjarmasin dan Belanda pada 1826. Namun, pada 1850, Belanda mencampuri urusan intern kerajaan sehingga menimbulkan perselisihan di antara keluarga kerajaan. Hal ini terus berlangsung hingga saat Sultan Adam meninggal pada 1857.
Sepeninggal Sultan Adam, di kerajaan Banjarmasin terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan terpecahnya keluarga kerajaan ke dalam tiga kelompok. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, terjadilah Perang Banjarmasin pada 1889 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ia adalah putera dari Sultan Muhammad yang sangat anti Belanda. Ketika perang berlangsung Belanda mengusulkan untuk mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai sultan baru. Namun, Pangeran Hidayatullah menolak usul tersebut. Bahkan Pangeran Hidayatullah secara terang-terangan memihak kepada Pangeran Antasari.

6.   Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Bali
Pulau Bali sebelum abad ke-9 dikuasai oleh beberapa kerajaan kecil yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Klungkung. Kerajaan ini mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1841. Berdasarkan perjanjian tersebut, kerajaan Klungkung yang saat itu berada di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera, merupakan kupernement atau suatu negara yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda. Hal ini berarti Belanda tidak bisa menguasai kerajaan Klungkung.
Pada tahun 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Prancak wilayah kerajaan Buleleng dan terkena Hukum Tawan Karang yang memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal beserta isinya. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh Belanda untuk melakukan serangan ke kerajaan Buleleng pada tahun 1848. Namun, serangan ini mengalami kegagalan. Pada serangan yang kedua (1849), pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Mayor A.V. Michies dan Van Swieeten berhasil merebut benteng pertahanan terakhir kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini dikenal dengan nama Puputan Jagaraga.

E.     Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia

a.      Dampak Kolonialisme dan Imperialisme Dalam Bidang Politik
1)     Para sultan, raja, adipati, dan kaum bangsawan kehilangan wibawa, karena kekuasaannya tergantung kepada pemerintah kolonial Belanda.
2)     Pemerintah kolonial Belanda juga turun untuk mencampuri urusan pengangkatan raja/sultan, pejabat keraton, patih, dan seluruh urusan intern kesultanan atau kerajaan.
3)     Hak-hak para penguasa pribumi makin berkurang bahkan hilang sama sekali.
4)     Kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda ini menyebabkan runtuhnya kekuasaan politik setempat,
5)     Menurun drastisnya kehidupan sosial ekonomi hingga pada akhirnya goyahnya budaya dan tradisi masyarakat.
b.      Dampak Kolonialisme dan Imperialisme Dalam Bidang Ekonomi
      Belanda memonopoli perdagangan dan dengan bebasnya mereka dapat menetapkan aturan perdagangan hingga harga dengan sendirinya.
c.      Dampak Kolonialisme dan Imperialisme Dalam Bidang Idiologi
1)     Agama Kristen yang dianut oleh kaum imperialis Barat sering kali dipaksakan kepada masyarakat terutama yang telah menganut agama lain.
2)     Masyarakat pribumi berada di kelas yang terendah di negerinya sendiri dan bangsa berkulit putih pada umumnya, beranggapan bahwa mereka adalah ras tertinggi       
3)     Pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik pecah belah dan kuasai (devide et impera).

Artikel Terkait

Silahkan Dibagikan

Selanjutnya
« Prev Post
Sebelumnya
Next Post »

2 komentar

komentar

Silahkan berkomentar . . EmoticonEmoticon